Analisis hukum islam dan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem Penjaminan Tanggung Renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dewi, Valeni Larasati (2021) Analisis hukum islam dan fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 terhadap sistem Penjaminan Tanggung Renteng pada pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Valeni Larasati Dewi_C02217054.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) dan data penelitian dihimpun melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari mencari fakta-fakta yang ada yang bersifat khusus dan kemudian diteliti dan dikaitkan dengan pemecahan masalah yang bersifat umum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) praktik tanggung renteng di Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. Karena masih banyak anggota yang mengingkari perjanjian seperti tidak hadir tepat waktu, dan tidak bertanggungjawab bersama apabila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban hal tersebut menunjukkan bahwa kurang disiplinnya anggota terhadap tanggung jawab pribadi (2) praktik terhadap sistem pembiayaan PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto menurut hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/VI/2000 tentang akad kafalah terdapat pengingkaran oleh makful lahu (orang yang berpiutang) dimana ketidakhadiran serta tidak ada yang mewakili saat terjadinya akad. Dan ketidak saling mengenal antara kafil (penjamin) dengan makful anhu (orang yang berhutang). Hal ini menjadikan akad kafalah pada sistem pembiayaan tanggung renteng di PNM Mekaar Desa Perning Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tidak sejalan dengan Fatwa yang menjadikan akad tersebut rusak dan batal secara hukum. Dari hasil penelitian di atas, maka hendaknya kepala cabang PNM Mekaar beserta jajarnnya lebih memperhatikan terkait dengan sistem penjaminan tanggung renteng terutama dalam mendisiplinkan anggota agar dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan kententuan yang ada yang mana sebenarnya ketentuan sistem penjaminan tanggung renteng tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh PNM Mekaar. Sebaiknya kepala cabang beserta jajarannya mengurus sistem penjaminan tanggung renteng agar todak menjadi praktik rusak atau gagal. Pihak anggota PNM Mekaar sebaiknya tetap memenuhi kewajiban sesuai dengan akad yang tertera sebelum dilakukannya pembiayaan agar semua dapat berjalan lancar sebaimana mestinya.