Peran perempuan dalam pemerintahan Desa: studi kasus di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Mahsusiyah, St. (2021) Peran perempuan dalam pemerintahan Desa: studi kasus di Desa Langkap Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
St. Mahsusiyah_I71217042.pdf
Download (3MB)

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini berjudul peran perempuan dalam pemerintahan desa khususnya di desa Langkap sendiri. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan partisipasi perempuan diranah pemerintahan desa yang awalnya struktur desa hanya para lelaki saat ini perempuan juga terlibat dalam struktur pemerintahan desa ada sekitar 6 orang perempuan yang berpartisipasi. Dengan rumusan masalah a) bagaimana peran perempuan dalam pemerintahan desa di desa Langkap?. b) keterlibatan perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintah desa?. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh peran perempuan yang terlibat dalam menyelenggarakan pemerintahan desa di desa Langkap. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan untuk memahami keterlibatan perempuan dalam mewarnai kebijakan pemerintahan desa yang didalamnya melibatkan perempuan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan jenis pendekatan kualitatif studi-kasus dengan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan dari beberapa buku, karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian diatas. Informan yang diambil yakni dari internal pemerintahan dan eksternal pemerintahan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori partisipasi politik, kesetaraan gender, partisipasi politik perempuan. Hasil dari penelitian dan temuan di lapangan menunjukkan bahwa pertama, peran perempuan dalam pemerintahan desa yakni mereka ikut terlibat dan berpartisipasi dalam perencanaan, penyusunan, serta pelaksanaan suatu kebijakan dalam pemerintahan desa. Selain itu, perempuan juga berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, sebagai penegur dan pengkritik rekan kerja sesama perangkat desa. Kedua, keterlibatan perempuan di ranah pemerintahan mewarnai kebijakan pemerintah desa yang melibatkan perempuan didalamnya seperti kebijakan tentang kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan perempuan, simpan pinjam, dan kesehatan. Adapun hambatan bagi perempuan dalam menjalankan perannya yakni izin dari pihak keluarga atau suami bagi yang sudah menikah.