Analisis yuridis dan hukum islam terhadap putusan nomor 0479/PDT.G/2019/PA.SDA tentang cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anggraeni, Devita Ayu (2021) Analisis yuridis dan hukum islam terhadap putusan nomor 0479/PDT.G/2019/PA.SDA tentang cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Devita Ayu Anggraeni_C91217101.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian yang memiliki rumusan masalah antara lain yang pertama bagaimana dasar hukum pertimbangan hakim PA Sidoarjo Nomor 0479/ Pdt.G /2019/ PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad? adapun yang kedua bagaimana analisis yuridis dan hukum islam terhadap dasar hukum pertimbangan hakim PA Sidoarjo Nomor 0479/Pdt.G/2019/PA.Sda tentang penjatuhan putusan cerai gugat yang dilakukan oleh istri murtad?. Skripsi ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang datanya terhimpun dengan metode documentary (kepustakaan) yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pendekatan induktif yang mendeskripsikan Putusan PA Sidoarjo dengan perkara nomor 0479/ Pdt.G/2019/ PA.Sda yang secara khusus kemudian akan dilihat berdasarkan yuridis dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Pengadilan Agama Sidoarjo mempunyai dasar hukum untuk menerima perkara dan memutus talak satu ba’in sughra karena mengacu pada pokok gugatan Penggugat sehingga merujuk pada Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) KHI dimana perceraiannya dikarenakan perselisihan secara terus menerus sehingga mengakibatkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, yang mana perselisihan tersebut dilatarbelakangi oleh Perbuatan Tergugat yang tidak menuntun istrinya yang muallaf sehingga Penggugat kembali pada agamanya semula dan ia tidak diberi nafkah oleh Penggugat. Secara yuridis, murtad tidak memutus perkawinan melainkan dengan keputusan Pengadilan, sedangkan dalam Hukum Islam murtad dapat membatalkan perkawinan saat itu juga. Persoalan murtad haruslah diteliti kebenarannya dan dipertimbangkan dasar hukumnya karena berpengaruh pada akibat hukum. Sebagai saran, hendaknya Pemerintah merumuskan pembaruan hukum yang jelas untuk pemecahan masalah status perkawinan bagi orang murtad agar tidak menjadi kekhawatiran bagi masyarakat. Majelis Hakim pun hendaknya meneliti tentang fakta yang ada demi tercapainya kepastian dan perlindungan hukum. Dan hendaknya masyarakat tidak menjadikan agama sebagai status untuk melegalkan ikatan perkawinan karena ini berkaitan dengan aqidah dan cukup berdampak bagi yang lainnya.