Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme penggantian bakal Paslon tidak memenuhi syarat dalam Pilkada 2020 Menurut PKPU No. 1 Tahun 2020: studi kasus penggantian bakal calon wakil TMS dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nuruddin, Moh. Iqbal (2021) Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap mekanisme penggantian bakal Paslon tidak memenuhi syarat dalam Pilkada 2020 Menurut PKPU No. 1 Tahun 2020: studi kasus penggantian bakal calon wakil TMS dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

Text
Moh. Iqbal Nuruddin_C04217022.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan komparatif dan pendekatan kasus. Sumber data penelitian ada dua yaitu sumber primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah dan sumber sekunder berupa studi kepustakaan tentang fiqh siyasah baik segala bentuk publikasi yang terkait maupun literatur. Teknik penulisan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pola berpikir deduktif. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian studi pustaka (library research).Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola hukum deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Mekanisme Penggantian Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Menurut PKPU No. 1 Tahun 2020. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Siyasah Dusturiyyah yang merupakan bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan di suatu negara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Diskualifikasi Bakal Calon Bupati di Kabupaten Lamongan dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan menerima hasil tes kesehatan dari RSUD Dr Soetomo Surabaya, hal ini mengacu dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat 2 Huruf (f) serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 40 Huruf (i). Dalam tinjaun Fiqh Siyasah implementasi diskualifikasi calon Kepala Daerah Lamongan Tahun 2020 2020 bahwa salah satu bakal calon digugurkan oleh KPU Lamongan karena tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan karena tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan dalam hal ini antara Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2015 pasal 54 ayat (1) dan (5) dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 pasal83 ayat (1) dan (2), sesuai yaitu umat Islam untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan Ulil Amri.