Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Kimastuti, Cornellia Novendra (2021) Tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Cornellia Novendra Kimastuti_C94217038.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya dianalisis dengan pola pikir deduktif. Teknik analisis data menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan secara umum kajian Fiqh Siyasah hukum Islam dan untuk selanjutnya dipakai untuk menganalisis polemik konsep sentralisasi absolut pemerintah pusat. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalaui Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 memperkuat kewenangan pemerintah daerah atas urusan pertambangan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara, telah menimbulkan polemik sentralisasi absolut pemerintah pusat dalam hal pengelolaan mineral dan batubara dengan mereduksi kewenangan pemerintah daerah. Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan Pasal 18A ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 12 ayat (3) huruf (e), dan juga Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya dibutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat untuk mewujudkan fungsi kontrol sosial sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dalam Pasal 28C ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 melalui Judicial Review atau hak uji materi oleh Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan untuk dapat menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar sesuai Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dipertegas dengan Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b),(c),(d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2011 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2014.