Analisis hukum islam dan peraturan menteri perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 terhadap jual beli pupuk bersubsidi: studi kasus di desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Noer, Moh. Yoda Arfiansyah (2021) Analisis hukum islam dan peraturan menteri perdagangan No. 15/M-DAG/PER/4/2013 Tahun 2013 terhadap jual beli pupuk bersubsidi: studi kasus di desa Plumpang Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Yoda Arfiansyah Noer C92217092.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Data primer diperoleh dari interview dan observasi. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, dengan pola pikir induktif, dengan mengumpulkan data tentang praktik jual beli pupuk bersubsidi kemudian dianalisis menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Praktik jual beli pupuk bersubsidi dalam hukum Islam tidak memenuhi syarat harga, karena adanya ihtikar, maka akad jual beli tersebut dapat dikatakan sebagai jual beli fasid. Jual beli fasid disini dapat menjadi sah apabila kedua pihak ridha dengan harga tersebut, dan pihak pembeli merasa tidak dirugikan dengan adanya kenaikan harga tersebut. Namun yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat merasa dirugikan, dan karena hal itulah akad jual beli ini disebut dengan akad yang fasid (rusak). 2) Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/Mdag/Per/4/2013, praktik yang dilakukan masyarakat Desa Plumpung merupakan praktik jual beli bersubsidi oleh pengecer telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak dapat dilanjutkan untuk dijual berdasarkan harga di atas Harga Eceran Tertentu (HET). Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain berharap dalam proses jual beli pihak penjual dapat menerapkan sistem yang transparan bagi pembeli agar ketidaksesuaian harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan harga yang ditetapkan oleh penjual. Dengan cara ini pembeli tidak merasa keberatan dan dirugikan oleh perbedaan harga. Pemerintah wajib mengawasi lebih ketat dalam penyaluran pupuk bersubsidi agar pelanggaran dalam distribusi Pupuk bersubsidi bisa diminimalisir.