Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Hidayat, Roja Taufan (2021) Analisis Fiqh Siyasah terhadap Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Roja Taufan Hidayat_C05216048.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik dokumentasi dengan pendekatan statue approach. Teknik analisis data menggunakan teknik kualitatif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Putusan MA No. 57 P/HUM 2019 tentang pengganti peserta pemilu terpilih yang meninggal dunia, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu Fiqh Siyasah. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan MA No. 57 P/Hum 2019 Tentang Pengganti Peserta Pemilu Terpilih Yang Meninggal Dunia adalah bahwa hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung sebagai sarana rekrutmen politik (political recruitment) adalah hubungan yang bersifat subordinatif. Sehingga dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal dunia tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas pemerintahan yang baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, berharap KPU dapat mematuhi putusan Mahkamah Agung No. 57 P/Hum 2019 yang menyatakan ketentuan Pasal 92 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, Hubungan antara Calon Anggota Legislatif dengan Partai Politik pengusung adalah hubungan yang bersifat subordinatif, sehingga dengan perolehan suara terbanyak sudah seharusnya menjadi kewenangan diskresi dari pimpinan partai politik untuk menentukan kader terbaik sebagai anggota legislatif yang akan menggantikan calon anggota legislatif yang meninggal duniatersebut. Dengan demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak ada lagi isu simpang siur terkait bagaimana pemilihan calon anggota legislative yang akan menggantikan calon anggota legislative yang telah meninggal dunia.