Analisis hukum pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang di Indonesia dan Malaysia: Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rovida, Khofidhotur (2021) Analisis hukum pidana Islam terhadap aturan dan sanksi hukum dalam tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang di Indonesia dan Malaysia: Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Khofidhotur Rovida _C93217088.pdf
Download (1MB)

Abstract

Data dari penelitian ini didapatkan oleh penulis dengan meneliti dan mengkaji dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kualitatif, dengan menggunakan pendekatan komparatif normatif bertujuan untuk mencari, meneliti, dan mengkaji secara lebih dalam aturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Undang-Undang Malaysia Akta Nomor 670 Tahun 2007 Tentang Anti Perdagangan Orang. Kemudian kedua aturan yang berbeda tersebut dilakukan analisis dan juga kajian dengan cara melihat sisi-sisi perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam keduanya agar menghasilkan jawaban yang objektif dan hasilnya sesuai dengan tujuan penelitian dengan sistem penelitian analisis isi (content analysis). Data yang dikumpulkan adalah data yang memiliki kaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, yakni berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Kemudian data tersebut akan dianalisis dengan teknik deskriptif menggunakan pola pikir deduktif yakni memberikan penjelasan mengenai aturan dan juga sanksi hukum dalam Undang-Undang perdagangan orang yang terdapat dalam Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia terlebih dahulu kemudian dilakukan komparasi terhadap kedua undang-undang tersebut, setelah itu dilanjutkan dengan analisis menurut hukum pidana Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dari deskripsi dan analisis yang dilakukan terhadap dua Undang-Undang tersebut ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan dari masing-masing Undang-Undang baik dari segi subjek hukum, objek hukum, aturan mengenai sanksi penjara minimum, sanksi penjara maksimum, dan juga mengenai perlindungan terhadap saksi, korban, dan juga pelapor, selain itu juga mengenai segal hal yang dilarang. Kedua, segala bentuk aturan dan sanksi hukum yang terdapat dalam dua Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada dalam Hukum Pidana Islam, karena tindak pidana perdagangan orang termasuk dalam jari>mah ta'zir sehingga segala hukuman yang akan ditetapkan sesuai dengan ijtihad hakim dan juga harus berdasarkan kemasalahatan umum. Sesuai dengan kesimpulan diatas maka disarankan: pertama, aturan mengenai penjara minimum yang terdapat dalamUndang-Undang perdagangan orang di Indonesia harus dipertimbangkan lagi untuk bisa menaikkan ancaman pidananya untuk menghindari kemungkinan pelaku akan mengulangi perbuatan pidananya terlebih juga apabila pelaku merupakan anggota dari suatu korporasi maupun sindikat perdagangan orang. Kedua, dalam penerapan sanksi hukum terhadap pelaku atau terdakwa yang telah terbukti bersalah, hakim yang berwenang harus benar-benar dapat menjatuhkan sanksi hukum yang pantas dan sesuai dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa serta dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.