Implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol Kesehatan di Sidoarjo

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Maulidah, Faizah (2021) Implementasi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam penegakan protokol Kesehatan di Sidoarjo. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Faizah Maulidah_F02219020.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Sidoarjo, merumuskan 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, Bagaimana implementasi PERDA provinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2020 dalam penegakan protokol kesehatan di sidoarjo? Kedua, Bagaimana penerapan sanksi pada protokol kesehatan dalam perpektif keadilan John Rawls? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiological jurisprudence. Jenis penelitian hukumnya adalah hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan menjalin interaksi dan berhubungan dengan masyarakat. Sumber data primer dari penelitian ini dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP Sidoarjo. Kasat Sabhara Polresta Sidoarjo, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Para pelanggar protokol kesehatan di Sidoarjo. Sumber data sekunder yaitu data pelanggar protokol kesehatan, proses penegakan hukum di Sidoarjo dan penerapan sanksi sesuai Perda yang berlaku. Hasil penelitian ini Terjadi ketidaksinambungan dengan Perda yang berlaku antara lain: 1) variatif denda setiap minggunya, 2) pelanggar ditentukan dari penggunaan maskernya, 3) sanksi pidana diganti sanksi sosial, 4) terlambat mengambil KTP akan di blokir otomatis dari DISPENDUK, 5) penyitaan tidak hanya KTP, bisa SIM dan lain-lain, 6) jenis masker tidak ditentukan dalam Perda, 7) pemberlakuan denda bagi yang terlambat mengikuti sidang, 8) pelanggar anak yang masih dalam pengampuan maka orang tuanya yang akan mengikuti sidang, 9) sidang protokol kesehatan di luar jadwal sidang Hakim. Kesimpulan penelitian ini menurut teori keadilan menurut John Rawls, penerapan sanksi Prokes di Sidoarjo tidak sesuai dengan teori dan hukum yang ada. Karena keadilannya tidak memandang pada kaum lemah dan sanksi administrasi yang dijatuhkan setiap minggunya selalu bervariatif (denda tidak menentu). Tidak timpang sebelah manakala kesadaran diri masyarakat dalam mematuhi Prokes itu tinggi, maka sanksi seperti ini tidak akan diberlakukan.