Analisis Maqasid al-Shari‘ah terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail tentang Talak di luar Pengadilan Agama

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ghofur, Abdul (2021) Analisis Maqasid al-Shari‘ah terhadap keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masail tentang Talak di luar Pengadilan Agama. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Abdul Ghofur_C91215036.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, yang mengambil dari sumber data dalam proses pengumpulannya menggunakan metode dokumentasi dan wawancara terkait konsep dari Maqasid al-Shari‘ah beserta hasil keputusan Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bahthu al-Masai}l mengenai Talak di luar pengadilan. Data yang dikumpulkan, selanjutnya pengeditan dan organizing dalam pengolahanya dan dilanjutkan dengan analisis yang menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hukum-hukum yang dikeluarkan dari Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih, dan Bah}thu| al-Masail terhadap hukum Talak di luar pengadilan, dalam perbedaan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Ijtima Ulama Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan berhukum sah, namun harus dilaporkan kepada pengadilan (2) Majelis Tarjih menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan tidak sah sedangkan (3) Bahthu al-Masail menyatakan bahwa hukum Talak di luar pengadilan adalah sah secara mutlak. Selain itu, berdasarkan analisis Maqasid al-Shari‘ah yang dilakukan, Talak yang dilakukan di luar pengadilan agama cenderung mengancam keturunan sehingga tidak tercapai hifz nasl (menjaga keturunan) dalam hal ini yang bisa memberi keadilan yang seimbang antara hak laki-laki dan perempuan adalah pengadilan agama. Sesuai dengan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberi saran: pertama, penulis menyarankan bagi pasangan suami isteri yang hendak melakukan perceraian hendaknya mendaftarkan perkara perceraiannya di pengadilan Agama. Maka perceraiannya sah menurut agama dan hukum positif, serta hak-hak isteri dan anak terjamin dimata hukum; kedua, bagi aparatur pemerintah yang membuat Undang–Undang, untuk menambah regulasi perkawinan terkait konsekuensi pelaku Talak di luar pengadilan, dikarenakan masih ada sebagian umat Islam yang melakukan Talak di luar pengadilan.