Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fitriyah, Umi Chabibatul (2021) Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur Studi Putusan PN Kalianda Nomor 177/Pid.B/2020/PN.Kla). Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Umi Chabibatul Fitriyah_C03217029.pdf
Download (1MB)

Abstract

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan undang-undang (statute aprroach). Kemudian dianalisis dengan analisis silogisme dengan menganalisis hukum dalam kenyataan (in concreto) dalam hal ini adalah putusan hakim dengan hukum yang abstrak (in abstracto) yaitu peraturan perundang-undangan untuk diambil suatu kesimpulan
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penjatuhan sanksi pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Kalianda tidak sesuai dengan ketentuan batas minimum yang telah ditentukan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sehingga putusan hakim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim mempertimbangkan adanya ketentuan mengenai dimungkinkannya untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum Undang-undang yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam rumusan pleno kamar pidana pada poin kelima tentang penjatuhan pidana minimal terhadap tindak pidana anak dan orang dewasa tetapi korbannya adalah anak, bahwa apabila pelakunya sudah dewasa sedangkan korbannya adalah anak maka dilihat secara kasuistik majelis hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimum dengan pertimbangan khusus.Kemudian, ditinjau dari hukum pidana islam, keputusan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum islam, karena dalam islam pencabulan dikategorikan dalam jarimah ta’zir dimana kadar sanksi jarimah ta’zir tidak ditentukan secara pasti dalam nash, akan tetapi penjatuhan hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dalam mejatuhkan hukuman sebaiknya hakim mempertimbangkan dari segala aspek yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan ileh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Dan dalam kasus ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat agar menjaga dan melindungi anak sebagai generasi penerus bangsa.