Analisis Hukum Islam terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Wulandari, Eka Aprilia (2021) Analisis Hukum Islam terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Eka Aprilia Wulandari_C91217048.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini menjawab dari rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pertimbangan hakim MA terhadap putusan MA No. 97 K/Ag/2013 tentang pembatalan putusan PTA No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn Mengenai Harta Bersama? dan Bagaimana analisis hukum Islam Terhadap Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 Tentang Pembatalan Putusan Pta No. 36/Pdt.G/2012/Pta.Mdn Mengenai Harta Bersama?. Penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian library research (studi pustaka), yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber primer dari penelitian diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung No. 97 K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama No. 36/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan deduktif. Hasil dari penelitian ini menjawab dari rumusan masalah: pertama, Menurut Mahkamah Agung, hasil pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam Putusan No. 97 K/AG/2013 telah menyalahi aturan yang ada, keliru dan tidak cermat dalam memutus perkara tingkat banding, dan sudah lalai dalam memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini terkait dengan penerimaan permohonan banding yang telah melewati masa permohonan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Serta mengandung cacat plurium litis consotirum karena melibatkan pihak ketiga dalam perkara sengketa pembagian harta bersama tersebut. Kedua, Putusan MA No. 97 K/Ag/2013 yang berisi pembatalan atas putusan Hakim PTA Medan No. 366/Pdt.G/2012/PTA.Mdn. tanggal 27 April 2012 M dinilai tepat, karena putusan Hakim PTA telah menyalahi larangan hakim bersifat aktif, yaitu menyangkutkan pihak ketiga dalam perkara sehingga berakibat tidak adilnya pembagian harta bersama suami istri. Karena pada dasarnya dalam pasal 94 KHI telah diatur terkait harta bersama bagi suami yang berpoligami bahwa harta bersama tersebut terpisah antara suami dengan istri pertama, suami dengan istri kedua, dan seterusnya. Saran untuk penelitian ini pembagian harta bersama hendaknya dilakukan melalui jalan musyawarah dengan mempertimbangkan prinsip keadilan antara suami istri. Pembagian secara adil, akan meminimalisir terjadinya perselisihan.