Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn Mui No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Febyolanda, Desita (2021) Analisis Hukum Islam dan Fatwa Dsn Mui No: 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Desita Febyolanda_C02217008.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Toko Yds_Secondstore Yogyakarta”. Ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana sistem praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko Yds_Secondstore dengan distributor? 2) Bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli terhadap praktik jual beli pakaian bekas impor antara pemilik toko Yds_Secondstore dengan distributor?. Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field research). Kegiatannya meliputi mengumpulkan data penjualan, dokumentasi, dan wawancara bersama narasumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat melalui hasil wawancara pemilik toko Yds_Secondstore Yogyakarta serta beberapa pembeli dari toko Yds_Secondstore Yogyakarta.dan data sekunder dari acuan literasi penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli pakaian bekas impor dalam bentuk kemasan karung yang dilakukan oleh pedagang dengan distributor tidak memenuhi persyaratan jual beli. Pada praktik transaksi tersebut para pihak sama-sama tidak mengetahui kondisi fisik dari objek barang jual beli, karena sistem pembelian hanya dapat dilakukan dengan memesan kode barang yang menunjukkan kualifikasi jenis pakaian-pakaian tersebut pada kemasan karung. Dalam isi Fatwa DSN MUI NO:110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli, sistem jual beli seperti itu tidak memenuhi syarat jual beli karena mengandung unsur gharar karena objek barang yang tidak jelas dan dapat menimbulkan kerugian. Dan dalam penetapan khiyar, permasalahan ini termasuk dalam khiyar ‘aib karena terdapat cacat pada objek pakaian saat pelaksanaan transaksi.Berdasarkan pemaparan di atas penulis memberikan saran pada penelitian ini untuk menjalankan akad jual beli sesuai pedoman syariat Islam dengan memenuhi rukun dan syaratnya. Untuk mencegah timbulnya pertikaian serta kerugian ialah dengan cara membuat kesepakatan dengan surat perjanjian untuk adanya ganti rugi. Atau dapat pengembalian jika timbul cacat pada objek jual beli. Serta para pedagang/pengecer bisa dengan bijak untuk memilih distributor terpercaya agar dapat meminimalisir terjadinya kerugian seprti itu.