Kewenangan DKPP sebagai lembaga pengawasan etik dalam konsep Independent Regulatory Agencies

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Muchlisin, Muchlisin (2021) Kewenangan DKPP sebagai lembaga pengawasan etik dalam konsep Independent Regulatory Agencies. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muchlisin_F02219028.pdf
Download (2MB)

Abstract

Persoalan kewenangan serta kedudukan dari DKP menjadi poin pembahasan dalam penelitian Tesis ini. Kewenangan yang dimiliki oleh DKPP menimbulkan polemik terbukti dari beberapa putusan yang dikeluarkan oleh DKPP. Mulai dari putusan yang diluar dari yuridiksi kewenangan DKPP sampai persoalan perpindahan kesekretaiatannya yang dibawah rumpun Eksekutif, yaitu Kemendagri. Melalui Perpres Nomor 67 Tahun 2018 yang secara tegas menyatakan perpindahan DKPP ke Kemendagri. Perpindahan tersebut tidak semestinya terjadi karena Lembaga penyelenggara Pemilu tidak hanya menangani proses pemilihan Legislatif saja tetapi juga Eksekutif. Sehingga dikhawatirkan ketika hal tersebut terjadi akan mengganggu independensi dari DKPP. Kekhawatiran tersebut juga diungkap oleh Perludem dalam menyoal perpindahan DKPP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan menggunakan beberapa pendekatan diantaranya statute approach, case approach, historical approach, serta conseptual approach. Hasil yang didapat dari penelitian Tesis ini menyimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih menimbulkan multitafsir sehingga masih terjadi putusan yang dikeluarkan keluar dari yuridiksi kewenangan atau out of authority. Kedudukannya sebagai lembaga Independen dalam persoalan etik juga masih menjadi perrmasalahan karena satu rumpun dengan Eksekutif. Pernyataan tersebut sesuai dalam konsep Independent Regulatory Agencies yang dipakai sebagai anaisis dalam penelitian Tesis ini. Menyatakan bahwa Lembaga independen harus lebih independen dari Lembaga Eksekutif yang berarti tidak ada campur tangan dari pihak lain terutama Eksekutif.