Harmonisasi peraturan perundang – undangan tentang tata kelola air di Indonesia

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Pambudi, Roikhan Arif (2020) Harmonisasi peraturan perundang – undangan tentang tata kelola air di Indonesia. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Roikhan Arif Pambudi_F02218053.pdf
Download (2MB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dikarenakan bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan segala bentuk regulasi dikembalikan ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Pergeseran yuridis tersebut tentunya memberikan dampak terhadap perusahaan tata kelola air di Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini membahas tentang akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air dan ditinjau prespektif hukum islam. Tinjauan hukum Islam yang digunakan adalah metode al-maslahah al-mursalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air dan untuk mengetahui akibat hukum putusan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis-normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan hukum Islam. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan intentarisasi bahan hukum. Metode pengolahan bahan hukum dilakukan dengan teknik deduktif. Akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 terhadap perusahaan tata kelola air adalah, pertama, dengan landasan bahwa aktifitas perusahaan tata kelola air yang masih terus menerus memanfaatkan sumber daya air tanpa kekuatan hukum yang jelas atau secara illegal, bisa dikategorikan sebagai bentuk pencurian atau perampasan sumber daya air yang dapat menimbulkan kerugian Negara sebagaimana tercantum pasda Pasal 15 Ayat (2) UU Pengairan. Kedua, UU Pengairan belum sepenuhnya menegaskan negara sebagaia satu-satunya yang berhak untuk mengelola sumber daya air. Berdasarkan al-maslahah a-lmursalah Sumber Daya Air dengan hak usaha air menjadikan air sebagai salah satu sumber mata pencaharian yang juga keberadaaanya diakui sebagai hifdz an-maal. Pemerintah harusnya membuat peraturan yang tegas karena sebagaimana al-maslahah al-mursalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (jalb al-mashalih wa dar’u al-mafasid).