Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu-sabu: studi putusan nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Anwar, Iskandar Fahmi (2021) Tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi tindak pidana pengedar narkotika jenis sabu-sabu: studi putusan nomor 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Iskandar Fahmi Anwar_C03217015.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian yang saya kembangkan merupakan dari mix metodologi dimana yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Dalam hal ini saya bisa mendapatkan kesempatan langsung untuk mewawancarai hakim yang bersangkutan. Dengan begitu saya bisa mendapatkan informasi beserta data yang kuat dan bisa di pertanggung jawabkan sehingga dapat digunakan untuk gambaran umum dan fakta-fakta lapangan untuk di pahami dengan lebih mudah.Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor : 246/Pid.Sus/2020/PN.SDA terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena putusan yang diberikan kepada terdakwa berada dibawah ketentuan batas minimum dari pasal yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dimana hal ini sudah tidak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP dan pertimabangan hakim dalam menetapkan pasal kepada terdakwa tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni yang harus terdakwa dituntut 114 ayat (1) akan tetapi hakim divonis dengan Pasal 114 ayat (2) No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut tentunya telah mengabaikan aturan terdahap Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam sudah sesuai dengan aturan ajaran syariat Islam. Penggalian hukum dalam narkotika menggunakan metode qiyās yang sanksi hukumannya berupa ta’zīr supaya memunculkan efek jera untuk menjaga kemaslahatan umum dan tidak melebihi batas aturan agama Islam.Maka penulis mengajukan saran-saran; pertama, untuk penegak hukum dan keadilan untuk mempertimbangkan dan memutus perkara dengan memperhatikan berbagai aspek terutama aspek keadilan; kedua, untuk Badan Narkotika Nasional serta pemerintah Republik Indonesia untuk terus menggerakkan program pemberantasan narkotika; ketiga, untuk masyarakat yang agar selalu waspada terhadap bahaya narkotika yang bisa datang kapan saja dan melaui mana saja dengan meningkatkan pengetahuan tentang narkotika.