Analisis yuridis terhadap Putusan hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan obscuur libel

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Warsito, Muhammad Amin (2021) Analisis yuridis terhadap Putusan hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan obscuur libel. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Amin Warsito_C91217128.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian library research. Judul dari penelitian ini yakni “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/Pa.Kdi tentang Penolakan Pembatalan Perkawinan dengan Alasan Gugatan Obscuur Libel”. Adanya Penelitian ini yakni untuk menjawab permasalahan dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 27/pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan obscuur libel serta analisis secara yuridis terhadap perkara dalam Putusan Majelis Hakim Nomor 27/pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan dengan alasan gugatan obscuur libel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini yakni studi dokumentasi dan kepustakaan yang menitik beratkan terhadap bahan tertulis sebagai sumber utamanya. Dalam hal ini yakni Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi. Dari data yang terkumpul itu kemudian akan dianalisis memakai metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian yang penulis teliti dari Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.Kdi tentang penolakan pembatalan perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari memutus menolak perkara tersebut sudah tepat. Hal ini dikarenakan adanya obscuur libel pada surat gugatan, yang berupa posita saling bertentangan dengan posita dan juga adanya posita yang bertentangan dengan petitum. Adapun isi dari dalil gugatan yakni terjadi salah sangka terhadap identitas tergugat I (istri) mengenai setatus masih prawan atau sudah janda, kemudian terkait nama wali yang berbeda-beda dan masalah agama, tidak hanya itu penggugat juga menganggap tergugat II yakni selaku Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kendari tidak melaksanakan prosedur perkawinan sesuai undang-undang. Namun dalam persidangan penggugat tidak bisa membuktikan salah sangkanya itu setelah ada bantahan dari ketua KUA Kecamatan Kendari yang menyatakan telah melaksanakan prosedur sesuai peraturan yang ada. Sehingga dalam hal ini penggugat tidak memenuhi unsur-unsur dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan berdasarkan Pasal 70 sampai Pasal 72 KHI dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut hemat penulis perkara ini lebih tepatnya masuk dalam rana perceraian, karena isi dari dalil gugatan penggugat lebih condong pada perkara perceraian.
Saran yang bisa penulis berikan yakni terhadap pengadilan agama dalam hal ini kepada Majelis Hakim, ketika memutus suatu perkara haruslah selalu berpegang teguh terhadap undang-undang serta peraturan yang berlaku tanpa mengurangi maupun menambahi sedikit pun. Kepada PPN KUA agar selalu berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya serta harus ekstra teliti dalam permasalahan yang ada kaitannya terhadap calon mempelai terutama mengenai identitas. Karena hal ini sangat sensitif dan penting. Jika hal ini tidak diperhatikan maka bisa merusak esensi dari sebuah perkawinan. Kepada masyarakat agar selalu teliti dan jeli terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan kususnya pengadilan agama. Karena suatu perkara akan dinilai oleh Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang ada.