Analisis hukum islam terhadap kesepakatan hakim pengadilan agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Haris, M (2021) Analisis hukum islam terhadap kesepakatan hakim pengadilan agama Pasuruan dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
M Haris_C91217121.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi termasuk penelitian lapangan, pengumpulan datanya dengan memakai teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Berdasarkan data yang sudah didapatkan penulis menganalisis menggunakan analisis deskriptif dengan pola fikir deduktif, yaitu menjelaskan fakta yang ada di Pengadilan Agama Pasuruan tentang kesepakatan para hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun, kemudian dianalisis menggunakan ketentuan dalam hukum Islam.Penelitian ini menunjukkan bahwa: Kesepakatan hakim dalam menolak pengajuan dispensasi kawin dibawah usia 16 tahun timbul karena jarak antara 16 tahun dan aturan pemerintah terlalu jauh, karena usia dibawah 16 tahun dianggap terlalu muda, dan karena keadaan sosial masyarakat membolehkan kawin usia muda. Kemudian kesepakatan untuk menolak pengajuan dispensasi kawin oleh hakim Pengadilan Agama Pasuruan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka: pertama, Kesepakatan tersebut menjadi acuan bagi Pengadilan Agama lain yang kondisi sosial masyarakatnya yang sama untuk dijadikan kebijakan yang serupa. bahkan menjadi bahan untuk membuat kebijakan oleh Mahkamah Agung dalam hal dispensasi kawin, karena banyak manfaat yang dihasilkan; kedua, Seharusnya orang tua, tokoh masyarakat dan tokoh agama mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat dalam bentuk sosialisasi perihal kematangan usia bagi anak. Hal ini bertujuan agar menghindari perkawinan dibawah umur, karena banyak dampak negatif yang dihasilkan.