Analisis hukum pidana islam terhadap illegal fishing penangkapan ikan di perairan pasongsongan: studi kasus di Kabupaten Sumenep

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amal Ws, Makbul (2021) Analisis hukum pidana islam terhadap illegal fishing penangkapan ikan di perairan pasongsongan: studi kasus di Kabupaten Sumenep. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Makbul Akmal Ws_C93216090.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Illegal Fishing Penangkapan Ikan di Perairan Pasongsongan (Studi Kasus di Kabupaten Sumenep) bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah kasus penangkapan ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep terkategorikan sebagai Illegal Fishing, dan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap kasus penangkapan ikan di Perairan Pasongsongan Kabupaten Sumenep.Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan socio legal yang membantu menemukan dan menjelaskan keterkaitan hukum dan masyarakat. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa hasil wawancara, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif, dari data di lapangan atau sebuah tempat sebagai objek penelitian kemudian dicocokkan kepada teori dan peraturan perundang-undangan.Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Kasus penangkapan ikan di perairan Pasongsongan Desa Pasongsongan Kabupaten Sumenep, berdasarkan data hasil penelitian adalah berkaitan dengan surat perizinan perahu nelayan, termasuk surat izin penangkapan ikan (SIPI), ada yang tidak atau belum punya surat izin tersebut. Adapun berdasarkan teori dari para pakar Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan (illegal fishing), sedangkan menurut tinjauan Hukum Pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah sirqah (pencurian), karena perbuatan tersebut telah memenuhi rukun dikatakannya sebagai jarimah sirqah.Saran yang dapat disampaikan penulis, diharapkan Pemerintah yang berwenang dalam hal ini dan aparat penegak hukum agar lebih baik dan benar lagi dalam menjalankan segala tugas, harus bisa mengayomi serta membantu masyarakat dengan baik, dan selalu mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam mengawal peraturan. Masyarakat nelayan juga harus bisa menerima dan mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, bagaimanapun tetaplah demi kesejahteraan bersama atau demi kepentingan umum.