Analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di mal pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Astuti, Rizky Dwi (2020) Analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di mal pelayanan publik Kabupaten Banyuwangi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Rizky Dwi Astuti_C91216125.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan mengenai analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi dan bagaimana analisis yuridis terhadap pelayanan perkawinan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah kualitatif.Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu mengkaji teori yang bersifat umum terkait teori yang terdapat pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus terkait pelaksanaan pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, Pelayanan perkawinan yang ada di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi ini prosedurnya sama seperti pelayanan di KUA Kecamatan pada umumnya. Pelayanan perkawinan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan dan mengurus dokumen kependudukan hanya dalam satu tempat, akan tetapi kurang adanya antusiasme masyarakat terhadap pelayanan perkawinan tersebut yang dikarenakan jarak tempuh MPP yang cukup jauh, belum adanya kepastian biaya nikah, dan kurang sesuai dengan nilai keskaralan akad nikah. Kedua, dalam praktek pendaftaran kehendak nikah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dalam hal ini Pasal 3 ayat (1) PMA No. 20 Tahun 2019 bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUAKec tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dan mengenai biaya nikah sebesar Rp.0,00 untuk calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyuwangi juga tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan melangsungkan akad nikah di Mal Pelayanan Publik dianggap seperti menikah di luar KUA, dalam hal ini Pasal 5 ayat (2) PP No. 19 Tahun 2015, dimana dalam lampiran Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan nominalnya sebesar Rp. 600.000 bagi calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di luar KUA Kecamatan.Berdasarkan penelitian diatas, dapat direkomendasikan saran yaitu perlu adanya perbaikan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah agar masyarakat semakin merasa dimudahkan dengan adanya layanan perkawinan tersebut. Serta memperhatikan aturan hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.