Analisis hukum pidana Islam terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Khoiri, A. Salahuddin (2021) Analisis hukum pidana Islam terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
A. Salahuddin Khoiri_C93217030.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian yang berjudul ―Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017. ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pembubaran organisasi kemasyarakatan front pembela islam berdasarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap pembubaran organisasi kemasyarakatan front pembela islam. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang sumber datanya diperoleh melalui kajian pustaka dari Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Alur pembahasan dari skripsi ini menggunkan deduktif, yaitu penulis membahas tentang konsep Al-Baghyu dalam melihat latar belakang pembentukan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, kemudian teori tersebut digunakan menganalisis permasalahan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam berdasarkan Perppu tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam kasus pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam adalah Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Melihat dari dasar hukum tersebut, maka Ormas FPI dapat dibubarkan karena tindakan-tindakan yang dilakukan Ormas FPI berujung pidana, seperti melakukan tindakan kekerasan dan sebagainya. Analisis hukum pidana islam terhadap pembubaran Ormas FPI tentunya bisa dikatakan sebagai Al-Baghyu karena tindakan-tindakan yang dilakukannya telah melawan pemerintah yang sah. Penulis berusaha memberikan saran kepada para penegak hukum, hendaknya lebih sigap dalam menangani sebuah perkara. Seperti yang telah ditekankan oleh UUD 1945 yaitu pentingnya system pengawasan dan keseimbangan yang mana perlu ada pembagian kekuasaan yang jelas antara fungsi eksekutif dan yudikatif. Artinya dalam permasalahan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan sangat penting untuk melibatkan pengadilan untuk memutus vonis pembubaran Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia dengan cara melakukan penataan penyelesaian sengketa di pengadilan dengan menggunakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehingga proses penyelesaian sengketa pembubaran Organisasi Kemasyarakatan bisa dilaksanakan dengan efektif dan efisien.