Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Saputra, Irvan Dwi (2022) Tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Irvan Dwi Saputra_C03216020.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr Tentang Tindak Pidana Penyimpanan Uang Palsu adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr tentang tindak pidana penyimpanan uang palsu dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidna uang palsu dalam putusan nomor 774/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr. Dengan latar belakang masalah yang telah disebutkan maka tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dan mengetahui analisis hukum pidana islam terhadap pidana penyimpanan uang palsu.Dalam penelitian ini data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, dokumentasi serta kepustakaan. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana penyimpanan uang palsu, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pokir deduktif. Setelah hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan serta hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim memutus para terdakwa yaitu melakukan tindak pidana penyimpanan uang palsu dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan. Seharusnya hukuman yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 2011 yang mana penjatuhan pidananya adalah penjara dan pidana denda yang merupakan 2 (dua) jenis pokok. Karena rumusan pemidanaan pasal 36 ayat (2) dengan jelas menggunakan kata “dan” yang berarti hanya dimungkinkan penjatuhan pidana secara kumulatif. Ditinjau dari hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam Jarimah Takzir karena melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim menjatuhkan putusan yang sesuai dengan undang-undang agar tercapai tujuan dari sanksi Takzir yaitu agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Analisis hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyimpanan uang palsu masuk dalam ranah hukum Takzir, yaitu sanksi Takzir yang penjara, jilid, diasingkan, dibunuh dan lain sebagainya. Sanksi Takzir yang berkaitan dengan harta dalam hal ini Al-Tamlik atau denda
Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum hendaknya lebih aktif dan tegas dalam memberantas tindak pidana penyimpanan uang palsu dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang untuk memberikan keadilan dan pencegahan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana penyimpanan uang palsu.