Analisis fiqh siyasah terhadap Pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fitria, Nadia Visyahril (2021) Analisis fiqh siyasah terhadap Pilkada serentak pada masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nadia Visyahril Fitria_C94217093.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berjudul “ Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020” yang bertujuan menjawab dua rumusan masalah sebagai berikut yaitu: bagaimana Analisis Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada masa pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 serta bagaimana Analisis Fiqh Siya<sah Terhadap Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Pada Masa Pandemi Covid-19. Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu data yang disusun secara runtut sehingga menjadi data yang konkret menganai proses pelaksanaan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemilihan kepala daerah pada masa pandemi Covid-19. Penilitian ini menyimpulkan bahwa sesuai dengan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penundaan terhadap tahap-tahap pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 pada masa pandemi Covid-19 dengan alasan bencana nonalam yang mengakibatkan Sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan. Hal itu akan menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19. Dalam prespektif Fiqh Siya<sah masuk dalam kategori Siya<sah Dusturiyah dengan ide Ahl al-Halli wa al-Aqdi yang mana KPU sebagai Lembaga independent dalam menjalankan tugasnya dan konsep Wilayah al-Hisbah yang mana Bawaslu bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dengan adanya fenomena bencana non alam pandemi Covid-19 banyak tahapan pelaksanaan pilkada serentak 2020 yang mengakibatkan banyak terjadi pelanggaran protokol Kesehatan oleh pasangan calon dan hal tersebut telah diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2020, PKPU Nomor 10 Tahun 2020, dan PKPU Nomor 13 Tahun 2020, maka dari banyak kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemic Covid-19 kenyataan yang ada dilapangan bertentangan dengan yang banyak terjadi pelanggaran protokol Kesehatan seperti kampanye yang membawa massa banyak, tidak melakukan social distancing melibatkan usia rentan, ibu hamil, dan anak di bawah umur, serta tidak taat menggunakan alat pelindung diri seperti masker, dan face shield yang dapat mengakibatkan klaster baru penyebaran Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian di atas apabila Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 maka pemerintah harus melakukan pengawasa protokol Kesehatan secara ketat dan maksimal agar Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tetap menjalankan amanat konstitusi yaitu dilaksanakan secara luber jurdil.