Kedudukan dan hak anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Amrulloh, Moh. Asyiq (2020) Kedudukan dan hak anak luar kawin dalam Kompilasi Hukum Islam pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010. PhD thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Moh. Asyiq Amrulloh_F23416148.pdf
Download (3MB)

Abstract

Kedudukan dan hak anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berubah pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Ketentuan anak luar kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan adanya ketentuan yang sejalan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga mempunyai konsekuensi hukum terhadap KHI. Oleh karena itu, dalam konteks dialektika hukum Islam dengan hukum nasional, serta penegakan hukum dan kepastian hukum, penting dan mendesak untuk mengkaji Putusan MK dan menganalisis konsekuensi hukumnya terhadap KHI. Rumusan masalahnya adalah bagaimana isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan bagaimana konsekuensi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kompilasi Hukum Islam tentang kedudukan dan hak anak luar kawin.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menerapkan teori maqāṣid al-sharī’ah. Data dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder melalui dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dilatarbelakangi oleh adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1), yang dianggap melanggar hak konstitusional pemohon. Dengan berbagai pertimbangan, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, MK memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) yang menetapkan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya diubah menjadi memiliki hubungan perdata juga dengan ayah biologis dan keluarga ayah biologisnya yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. Konsekuensi hukumnya adalah perubahan beberapa pasal dalam KHI yang meliputi kedudukan anak luar kawin, pemeliharaan anak, perwalian anak, kewarisan anak, dan anak li’an; dan penegasan beberapa pasal tentang penetapan asal usul anak dan anak dari kawin hamil. Perubahan ketentuan KHI tersebut tetap sejalan dengan spirit hukum Islam melalui maqāṣid al-sharī’ah. Pengubahan ketentuan yang ada dalam KHI diperlukan untuk mengatasi diskrepansi (ketidaksesuaian) hukum. Perubahan KHI tentang anak luar kawin merupakan keniscayaan sebagai bagian dari perubahan itu sendiri dan menjadikan KHI sebagai hukum responsif dan egaliter.Implikasi teoretiknya, perubahan hukum Islam dengan pertimbangan hasil perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan pengembangan kaidah hukum Islam, “hukum Islam berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, hal ihwal, dan adat.” Perubahan hukum Islam tidak bisa direalisasikan jika tetap mempertahankan teori maqāṣid klasik yang tidak memasukkan nilai-nilai dasar dan universal, seperti kebebasan, keadilan, dan kesetaraan. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran ke teori maqāṣid kontemporer. Pergeseran paradigma dalam teori hukum Islam ditujukan untuk membangun hukum Islam responsif dan egaliter.