Tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peltong Pamekasan berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Sholih, Badrus (2021) Tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Peltong Pamekasan berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang BPD. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Badrus Sholih_C94217071.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian lapangan tentang tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 tentang bpd ” untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang dikemas dengan pertanyaan sebagai berikut: bagaimana wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 tahun 2016 dan bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap wewenang monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa oleh badan permusyawaratan desa di desa peltong pamekasan berdasarkan Permendagri nomor 110 Tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa? Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian lapangan (field Researc), dengan menggunakan tekhnik pengumpulan data diantaranya wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fenomena atau fakta yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan data berbentuk narasi yang diperoleh dari responden serta menggunakan pola pikir deduktif Hasil penelitian menjelaskan bahwasanya wewenang badan permusyawaratan desa dalam monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa di desa peltong pamekasan dilakukan secara bertahap sesuai dengan amanah Permendagri nomor 110 tahun 2016 meskipun tidak optimal karena bpd hanya menerima laporan tertulis dari kepala desa terhadap jalannya pemerintahan tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang jelas sesuai pasal 49 ayat (2) yaitu membuat catatan tentang kinerja kepala desa dan meminta keterangan tertulis sedangkan dalam konteks fiqih siyasah wewenang monitoring dan evaluasi yang dilakukan bpd tersebut termasuk dalam lingkup Siyasah Tasyri’iyah dalam pembahasan Ahl Al-Hall Wa Al- ‘Aqd karena memiliki wewenang yang sama dengan bpd yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, mengontrol dan mengoreksi pemimpin serta mengajukan rancangan peraturan akan tetapi dalam pelaksanannya bpd kurang tegas karna mementingkan kepentingan kepala desa dari pada kemashlahatan umum sehingga tidak sesuai dengan kaidah fiqih. Peneliti mengharapkan untuk kedepannya badan permusyawaratan desa melakukan dalam memonitoring dan mengevaluasi kinerja kepala desa untuk lebih tegas dan kritis lagi sesuai pasal 49 ayat(2) permendagri dan kaidah fiqih diatas demi terciptanya pemerintahan yang transaparan demi kemajuan Desa.