Analisis hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan: studi kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Isdiyanti, Agustin (2021) Analisis hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan: studi kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Agustin Isdiyanti_C91217091.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Perlindungan Anak Hasil Pemerkosaan (Studi Kasus di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang)”. Adapun penelitian ini mempunyai tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berada dirumusan masalah. Pertanyaan tersebut tentang bagaimana perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang dan juga bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sehingga memerlukan beberapa data dan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi pada lingkungan penelitian, wawancara, dan buku yang terkait dengan kasus ini. Kemudian setelah data terkumpul tahap selanjutnya adalah data diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir induktif.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa anak hasil pemerkosaan di Desa Tambar Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang diserahkan ke panti asuhan tanpa adanya putusan hakim. Hal ini terjadi karena sang ibu korban pemerkosaan masih di bawah umur dan pihak keluarga tidak ada yang mau merawat serta menjadi wali untuk anak tersebut. Mereka beranggapan bahwa anak tersebut adalah aib bagi keluarga mereka. Berdasarkan analisis menurut hukum positif Islam perbuatan tersebut salah. Karena menurut KHI yang mempunyai tanggung jawab utama adalah keluarga. Meskipun begitu tanpa putusan pengadilan penunjukan wali anak bisa dilakukan langsung oleh orang tua dan keluarga anak tersebut. Hal ini telah tercantum berdasarkan Pasal 107 KHI. Sedangkan menurut hukum positif BW diperbolehkan menyerahkan anak kepada pihak panti asuhan tanpa menunggu keputusan pengadilan untuk menunjuk siapa yang akan mengasuh dan menjadi wali anak hasil pemerkosaan tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 331 a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nasab anak tersebut bisa bernasab kepada ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi.Dari kesimpulan di atas, seharusnya pemerintah menangani dan memberikan kebijakan dengan serius tentang perlindungan terhadap anak. Sehingga sedikit kemungkinan adanya kekerasan seksual yang terjadi pada anak terlebih pelaku kekerasan tersebut dari pihak keluarga sendiri. Dan juga seharusnya pihak keluarga merawat anak hasil pemerkosaan itu sendiri, karena bagaimanapun anak tersebut adalah anggota keluarga mereka.