Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rizqiyah, Mazidatur (2021) Analisis hukum Islam dan fatwa DSN MUI NO. 123/DSN-MUI/XI/2018 terhadap praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Mazidatur Rizqiyah_C92217146.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang dihimpun, selanjutnya dianalisis dengan teori qarḍ dalam Hukum Islam dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu proses pengambilan keputusan, yang berangkat dari fakta/data tentang praktik pengelolaan tabungan “Nabung Gula” yang dihutangkan kepada anggota di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik yang bersifat khusus, kemudian dianalisis dengan teori qarḍ, sehingga ditarik kesimpulan hukum yang bersifat umum.Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pertama: Anggota PKK (muqtᾱridh) meminjam dana tabungan “Nabung Gula” kepada pengelola PKK (muqridh) yang dilakukan secara lisan dan tertulis, dengan syarat adanya tambahan pengembalian 1% perminggu. Kedua belah pihak telah sepakat dengan ketentuan dan syarat peminjaman. Hasil dari pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” dengan cara dihutangkan kepada anggota lain dibagi kepada anggota yang menabung. Kedua: Menurut Hukum islam tidak diperbolehkan mengambil tambahan pengembalian karena pada dasarnya akad qarḍ adalah saling tolong menolong dalam hal ini tambahan pengembalian yang ditetapkan oleh pengelola PKK dinilai cukup besar dan membuat anggota yang meminjam kesulitan untuk melunasinya dengan bunga 1% perminggu. Pembagian dana dari hasil pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” yang dibagi kepada anggota yang menabung tidak sesuai hukum Islam dan dana tabungan tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah karena adanya unsur riba yang termuat di dalam Fatwa DSN-MUI No.123/DSN-MUI/XI/2018.Penulis menyarankan bahwa: seharusnya pengurus PKK tidak menetapkan bunga atau tambahan pengembalian yang dinilai cukup tinggi dan memberatkan anggota yang meminjam. Dana dari hasil pengelolaan dana tabungan “Nabung Gula” yang dipinjamkan bisa digunakan untuk kegiatan sosial dan membantu anggota PKK yang sedang membutuhkan, karena pada dasarnya hasil dana tabungan “Nabung Gula” yang dipinjamkan kepada anggota dengan tambahan pengembalian tidak bisa diakui sebagai pendapatan syariah. Hendaknya pengelolaan dana tabungan juga bisa untuk kegiatan muamalah lainnya seperti penyewaan peralatan hajatan dan yang lain sebagainya.