Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam terhadap keputusan bebas tindak pidana cyber crime tentang hacking:studi putusan no. 537/pid.sus/2016/pn. mjk

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Syafira, Millenia Dewi (2022) Tinjauan hukum acara pidana dan hukum acara pidana islam terhadap keputusan bebas tindak pidana cyber crime tentang hacking:studi putusan no. 537/pid.sus/2016/pn. mjk. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Millenia Dewi Syafira_C93217094.pdf
Download (2MB)

Abstract

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa penuntut umum yang menulis dakwaan dimuka hakim yang batal demi hukum karena yang diajukan oleh majelis hakim dakwaan yang tidak jelas atau kabur. Dalam pasal 143 ayat 2 KUHAP tentang syarat yang harus terpenuhi dalam membuat surat dakwaan. Ketika penasihat hukum mengajukan eksepsi terungkap adanya ketidakjelasan tidak cermat dan tidak lengkap khusunya mengenai tempat tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut sehingga penuntut umum telah salah atau ragu-ragu dalam menyebutkan tempat tindak pidana / locus delicty yang menyebabkan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan. Dalam fiqih murafa’at, terdapat bantuan hukum yang dimiliki oleh terdakwa. Hak yang dimiliki terdakwa untuk membela diri adalah bentuk pembelaan dalam islam. Terdakwa memakai haknya, yang disampaikan penasehat hukum melalui eksepsi. Menurut hukum pidana islam. Suatu pembuktian diharapkan memberikan keyakinan terbukti 100% dan ulil amri dihindarkan dari pemberian putusan dan menghukum terdakwa jika terdapat kondisi syubhat, karena bisa memungkinkan adanya penyelewengan. Disisi lain, Nabi Muhammad SAW. lebih cenderung mengharamkan atau menganjurkan meninggalkan perkara syubhat.