Tinjauan fiqih siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Pasar Gresik

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Junior, Nizam Ahmad (2022) Tinjauan fiqih siyasah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Pasar Gresik. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Nizam Ahmad Junior_C74218057.pdf
Download (2MB)

Abstract

Hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 terhadap Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Pasar Kota Gresik?, 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siya>sah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis di Pasar Kota Gresik?. Penelitian yang dilaksanakan ini termasuk penelitian Etnografi (field research). Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penelitian yang dihimpun dari telaah teks dan wawancara Dinas Sosial, Pedagang dan Pembeli Pasar Kota Gresik. Kemudian data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif, yakni menggambarkan hasil penelitian secara sistematis dari hasil telaah teks dan wawancara, kemudian penulis memberikan pemecahan persoalan dengan teori Fiqh Siyasah Dusturiyah Peraturan daerah tentang Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Pasar Kota Gresik. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa: Pertama, implementasi Peraturan daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap Keberadaan Gelandangan dan Pengemis merupakan peraturan berupa upaya-upaya, program, aksi, kegiatan yang digunakan instansi pemerintahan Kabupaten Gresik khususnya Dinas Sosial Kabupaten Gresik dalam menangani, membina dan memberdayakan gelandangan dan pengemis di Pasar Kota Gresik. Kedua, Kementerian Sosial yang memiliki kewenangan menangani gelandangan dan pengemis, dalam perspektif fiqh siyasah kewenangan yang sama terdapat pada Wazir al-Tanfidz karena kementerian adalah pembantu kepala negara dalam hal pemerintahan. Dalam wilayah kabupaten terdapat Dinas Sosial yang dimana turunan dari Kementerian Sosial yang salah satu tugasnya
menangani gelandangan dan pengemis. Dalam observasi yang peneliti lakukan Penanganan
gelandangan dan pengemis di wilayah Pasar Kota Gresik masih kurang maksimal yang berdampak pada bertambahnya jumlah gelandangan dan pengemis. Setelah peneliti melakukan wawancara ada dua faktor yang menyebabkan permasalahan tersebut: pertama, belum tersedianya Panti Sosial dan yang kedua tidak adanya program sosial yang efektif. Oleh sebab itu, maka disarankan agar Dinas Sosial dan Satpol PP dapat menjalin kerjasama dengan cara meningkatkan penertiban secara rutin tanpa menunggu laporan dari masyarakat dan melakukan upaya peningkatan pembinaan dan pemberdayaan agar gelandangan dan pengemis dapat terpelihara dengan baik di wilayah Pasar Kota Gresik.