Analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum kejahatan prostitusi: studi kasus terhadap PSK prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahmah, Ihda Aulia (2022) Analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum kejahatan prostitusi: studi kasus terhadap PSK prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ihda Aulia Rahmah_C93218085.pdf
Download (2MB)

Abstract

Jenis penelitian ini hukum empiris yang berfokus pada pengaplikasian hukum materiil dalam kehidupan sehari-hari. Data dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, dimana data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber sedangkan data sekunder diperoleh dari menelaah buku-buku, jurnal, dan bunga rampai. Untuk analisis data digunakan analisis data kualitatif deskriptif yakni dengan mendeskripsikan hasil dari data yang diperoleh dalam kalimat dan kata yang mudah dipahami serta baik dan benar.Melihat hasil penelitian di lapangan dapat diperoleh beberapa fakta yang apabila di analisis dalam hukum pidana Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut; Pertama, penegakan hukum terhadap Perda Ngawi No. 1 Tahun 2017 pada PSK prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi masih belum berjalan secara maksimal karena dipengaruhi beberapa faktor. Kedua, terhadap PSK prostitusi warkop di Kabupaten Ngawi dapat dijatuhi sanksi terhadap jarimah zina, karena PSK pada kasus tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari jarimah zina dalam hukum pidana Islam.Berdasarkan fakta tersebut diatas maka penulis merekomendasikan agar dalam membentuk suatu Peraturan Perundang-Undangan pihak yang berwenang lebih memperhatikan pedoman yang ada. Pada para aparat penegak hukum agar lebih tegas dan tidak takut dalam mengambil keputusan yang tidak terikat oleh Peraturan Perundang-Undangan. Masyarakat sekitar juga diharapkan dapat bersikap lebih aktif dalam menanggapi sebuah kasus prostitusi. Selanjutnya terkait fasilitas dan sarana dalam penegakan hukum terhadap PSK berupa panti rehabilitasi di perbanyak sebarannya pada daerah di Indonesia.