Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Kepala Daerah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nurandini, Sarah (2022) Tinjauan Fiqh Siyasah dan Yuridis terhadap Netralitas Pegawai Negeri Sipil pada Pemilihan Kepala Daerah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Sarah Nurandini_C94218105.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep tentang bagaimana ketentuan netralitas Pegawai Negeri Sipil pada paslon sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, yang kemudian dianalisis mengunakan teknik deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis dengan menggunakan kajian Siyasah Dusturiyah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, Pasal 5 huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 mengatur terkait larangan keberpihakan politik pada paslon atau yang dapat dikerucutkan menjadi netralitas PNS, dimana netralitas merupakan keadaan bebas konflik kepentingan sehingga tidak memberikan ruang akan intervensi kepentingan politik. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh PNS maka dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam pasal 13 huruf g dan hukuman disiplin berat sebagaimana diatur pada pasal 14 huruf i sesuai dengan kapasitas pelanggaran yang dilakukan. Peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan setiap pelanggaran tentang netralitas secara detail, seperti larangan PNS mendekatkan diri kepada partai politik terkait rencana pengusungan dirinya sebagai bakal calon; larangan PNS untuk mendeklarasikan diriya menjadi bakal calon; larangan PNS mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan menyebar luaskan foto bakal calon). Adapun sanksi hukuman disiplin berat justru melemah apabila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah sebelumnya. Kedua, judul yang diangkat oleh penulis sesuai dalam siyasah dusturiyah khususnya dalam bidang siyasah tanfidiyah sebab membahas terkait konsep imamah, wizarah, dan bai’ah. Dalam bidang siyasah dusturiyah pemerintah telah menetapkan peraturan disiplin PNS yang bertujuan membentuk PNS yang adil, memegang sumpah, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan Amanah. Penulis memberikan saran, mengingat peraturan tersebut belum dapat menyelesaikan setiap pelanggaran tentang netralitas saat pemilihan kepala daerah, sehingga delik-delik larangan keberpihakan politik harus diatur lebih rinci sebagaimana perkembangan zaman mengingat media sosial pada masa kini dapat digunakan sebagai sarana pelanggaran netralitas. Adapun sanksi hukuman disiplin berat yang melemah apabila dibandingkan dengan peraturan pemerintah tentang disiplin PNS sebelumnya juga harus dikaji ulang agar tidak membuka peluang pelanggaran netralitas karena kurangnya efek jerah bagi pelanggar netralitas.