Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang kesalahan penulisan amar putusan.

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Andika, Muhammad Ilmi (2021) Analisis yuridis putusan Pengadilan Agama Surabaya nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby tentang kesalahan penulisan amar putusan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Ilmi Andika_C91217070.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi ini ditulis untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mengenai wewenang pengadilan agama dan pertimbangan hakim dalam mengadili kesalahan suatu putusan terjadi dalam penulisan amar putusan di pengadilan agama dan metode perbaikan kesalahan penulisan putusan yang terjadi dalam suatu putusan dalam perspektif hukum positif. Pengumpulan data yang ada dalam penelitian ini dihimpun sesuai dengan menggunakan teknik pendekatan yuridis dan library research,untuk teknik yang digunakan adalah deskriptif deduktif dengan cara menerangkan sebuah kata dari umum ke khusus disusun secara sistematis untuk dijadikan data yang konkrit, setelah itu diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori hukum positif yang ada. Pada penelitian disimpulkan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5108/Pdt.G/2019/PA.Sby dalam mengadili perkara gugatan perbaikan kesalahan penulisan amar pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5360/Pdt.G/2015/PA.Sby yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Surabaya akan tetapi terjadi penolakan dari Mahkamah Agung, sehingga keluarlah putusan baru tentang perbaikan amar putusan, hal itu merupakan tindakan kurang tepat yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Surabaya, pasalnya pengadilan agama tidak memiliki wewenang dalam mengadili perkara perbaikan kesalahan penulisan amar pada putusan, dan ketika terjadi suatu gugatan yang dimana pihak dan objek sengketa sudah berkekuatan hukum tetap, maka pengadilan berhak menolak untuk mengabulkan agar perkara tidak terdaftar untuk yang kedua kalinya. Dan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan suatu putusan dilingkungan pengadilan, pengadilan cukup merenvoi kesalahan tersebut dengan metode Sah Coret (SC), Sah Ganti (SG), atau Sah Coret Tambah (SCT) tanpa mengeluarkan putusan baru tentang perbaikan putusan, atau bisa menggunakan metode yang diterapkan di Australia yaitu dengan menambah lembaran baru terhadap putusan yang terjadi kesalahan dalam penuliusanya, metode tersebut disebut dengan corrigendum. Dalam penelitian ini, penulis memberikan saran kepada Mahkamah Agung agar membentuk suatu regulasi yang mengatur dalam proses memperbaiki kesalahan penilisan pada putusan demi berjalanya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan suatu putusan, dan hakim harus berhati-hati dan teliti dalam memutus suatu perkara, agar putusan yang diambil tidak merugikan para pihak yang berperkara dilingkungan pengadilan.