Studi komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap perlindungan hukum hak cipta buku

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Makrup, Saiful (2021) Studi komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap perlindungan hukum hak cipta buku. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Saiful Makrup_C06216018.pdf
Download (2MB)

Abstract

Jenis penelitian ini meruakan penelitian kepustakaan (librari research) dengan menggunakan analisis deskriptif terhadap produk hukum Fatwa MUI dan Undang-undang Hak Cipta, kemudian data di kaji secara mendalam dengan pola pikir induktif dengan pendekatan komparatif guna mendapatkan kesimpulan.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Buku dalam Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta adalah merupakan suatu karya yang didapatkan dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Oleh karenanya dalam pemanfaatan buku tersebut memerlukan izin dari pemilik naskah. Apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap suatu karya maka perbuatan tersebut dinilai sebagai perbuatan zolim yang hukumnya haram. Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pasal 58 dijelaskan bahwa buku merupakan salah satu jenis dari karya cipta yang dilindungi oleh Undang-undang. Oleh karenanya pelaku pelanggaran dan/atau pembajakan dikenakan sanksi pidana maupun denda. Hal ini diatur dalam pasal 113 ayat (3) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Persamaan dalam Fatwa MUI dan Undang-undang yaitu secara keseluruhan menjaga dan melindungi hak cipta dari perbuatan pelanggaran dan mengecam keras bagi pelakunya. Perbedaannya yaitu Fatwa MUI bukan merupakan peraturan pemerintahan dan tidak memiliki legalitas serta tidak dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum. Berbeda dengan Undang-undang yang merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan pelaku pelanggaran dapat dijatuhi sanksi dan hukuman oleh pengadilan serta dapat ditegakkan oleh badan penegak hukum.Saran untuk para pemerintah seharusnya memberikan legalitas kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar supaya Fatwa yang telah di Fatwakan dapat di tegakkan badan penegak hukum. Kepada MUI seharusnya dalam fatwanya memberikan peraturan yang rinci terkait sanksi dan hukuman terhadap pelaku pelanggaran. Serta memberikan jalan keluar tentang perkara pelanggaran hak cipta. Karena hal ini akan memberikan kemudahan masyarakat dalam memahami dan membantu penegakkan peraturan yang telah difatwakan tersebut.