Analisis hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam perkara izin poligami: studi putusan pengadilan agama Kabupaten Barru nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Aulia NJ, Fatma (2022) Analisis hukum Islam terhadap perbedaan pendapat hakim dalam perkara izin poligami: studi putusan pengadilan agama Kabupaten Barru nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Fatma Aulia NJ_C91217049.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (library research). Data primer penelitian ini berasal dari putusan Pengadilan Agama Kabupaten Barru Nomor 402/Pdt.G/2020/PA.Br. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim yang berpendapat perkara poligami beralasan hukum untuk dikabulkan cenderung mengesampingkan syarat yang harus dipenuhi dalam poligami. Sedangkan hakim yang menolak permohonan izin poligami sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini didasarkan dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang menegaskan syarat utama bagi suami yang melakukan poligami adalah kemampuan berbuat adil. Kemudian berdasarkan pada kaidah fikih “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”. Kemudaratan akan lebih besar dari pada maslahatnya apabila poligami diterima, sebab fakta persidangan menunjukkan bahwa selama perkawinan pemohon menunjukkan perilaku tidak adil dan telah melakukan perbuatan kezaliman terhadap hak-hak istri. Oleh karena itu, pemberian izin poligami bagi pemohon justru memberikan peluang terjadinya kemudaratan yang lebih besar. Saran dalam penelitian ini ada dua, yaitu: Pertama, sebaiknya dalam memutus perkara hakim mampu menghilangkan perbedaan pendapat (dissenting opinion) agar tidak menimbulkan keraguan. Kedua, hakim dalam menangani perkara izin poligami harus lebih teliti dalam memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan suami agar tidak terjadi kemafsadatan yang akan timbul dikemudian hari.