Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap sanksi penyitaan E-Ktp bagi pelanggar protokol kesehatan dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alam, Aliffian Putra (2022) Analisis Yuridis dan Fiqh Siyasah Dusturiyah terhadap sanksi penyitaan E-Ktp bagi pelanggar protokol kesehatan dalam peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Aliffian Putra Alam_C94218067.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan bahan hukum primer yang berupa : Undang-Undang No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Administrasi Kependudukan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahaan Dan Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Di Kota Surabaya dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel dan arya tulis lainnya. Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan deskriptif analitik yang kemudian dianalisis secara deduktif sehingga dapat menjadi data yang konkrit, yang selanjutnya data tersebut dikaji dengan menggunakan sudut pandang Siyasah Dusturiyah Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) bagi pelangar protokol kesehatan dalam Pasal 38 Ayat (4) huruf c poin 1 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2020 bertentangan dengan Pasal 63 Ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependaudukan serta tidak mencerminkan asas materi muatan yang baik. Menurut Siyasah Dusturiyah Tasri’iyah dan Tanfidziyah sanksi penyitaan E-KTP sudah menggambarkan adanya prinsip legalitas dan mengenai pembuatan produk hukum khususnya terkait sanksi penyitaan E-KTP serta antara al-sulthah al- tasri’iyah dan al-sulthah al-tanfidziyah sudah berkejasama dengan baik dalam memutus rantai penyebaran virus covid-19 di Surabaya. Penulis memberikan saran bahwa, penerapan sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) harus dikaji lagi secara komprehensif dengan lebih memperhatikan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, sehingga kedepannya peraturan ini akan jauh lebih baik.