Analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembatalan peminangan menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ilmiyah, Alif Safinatul (2022) Analisis hukum Islam terhadap akibat hukum pembatalan peminangan menurut hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei Darussalam. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Alif Safinatul Ilmiyah_C71218038.pdf
Download (2MB)

Abstract

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik penelitian pustaka. Teknik analisis data dengan menggunakan metode deskriptif deduktif komparatif yang selanjutnya disusun secara sistematis untuk mengetahui akibat hukum pembatalan peminangan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Brunei “Islamic Family Law Act” serta persamaan dan perbedaan antara kedua peraturan tersebut. Selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan hukum Islam, yaitu fikih mazhab Syafi’i. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peminangan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia dan hukum keluarga di Brunei mempunyai persamaan yaitu dalam hal tata cara peminangan. Namun keduanya juga mempunyai perbedaan yang sangat jelas yaitu akibat hukum dari pembatalan peminangan. Dimana di Indonesia tidak menimbulkan akibat hukum, namun lain halnya dengan di Brunei yang menyebutkan akibat hukum dari pembatalan tersebut. Adapun hasil analisis hukum Islam terhadap tata cara peminangan telah sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam. Sedangkan mengenai akibat hukum peminangan dalam hukum keluarga di Brunei Darussalam terdapat kesesuaian dengan salah satu pendapat dari mazhab Syafi’iyah yang berpandangan bahwa apabila peminangan tersebut batal maka hadiah peminangan itu boleh diminta kembali. Berdasarkan hasil dari penelitian komparatif diatas, dapat dijadikan sebagai rujukan maupun panutan bagi pembaharuan kedua peraturan tersebut untuk menambah kekurangan dari kelebihan peraturan lain, seperti hukum perkawinan di Indonesia bisa menganut hukum keluarga di Brunei dalam hal akibat hukum pembatalan peminangan. Begitupun hukum keluarga di Brunei juga bisa menganut hukum perkawinan di Indonesia dalam hal penulisan dan penyusunan dari peraturan tersebut.