Kepemimpinan politik perempuan berdasarkan pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016)

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nisvi, Dwi Sakiya (2022) Kepemimpinan politik perempuan berdasarkan pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016). Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text Dwi Sakiya Nisvi_02020420006.pdf Download (2MB)

Abstract

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki lima keistimewaan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 yang salah satu keistimewaannya yaitu dalam hal pengisian jabatan, kemudian dalam Pasal 18 ayat (1) diatur terkait syarat menjadi calon Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta di dalam syarat tersebut terdapat frasa istri dan anak pada huruf m yang membuat 11 orang pemohon mengajukan uji materil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 kepada Mahkamah Konstitusi karan dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.Fokus Penelitian adalah menganalisis Kontruksi Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016 yang mengabulkan seluruhnya permohonan pemohon dan membuat dihilangkannya Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini merupakan Jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sejarah (history approach).Kesimpulan dari penelitian, dalam pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 88/PUU-XIV/2016 adalah : Pasal 18 ayat (1) huruf m bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c, terdapat diskriminasi terhadap perempuan. Dengan hasil pertimbangan Mahkamah menggunakan Argumentum a Contrario maka hakim melakukan penyempitan hukum pada Pasal 18 ayat (1) huruf m dan mengembalikan syarat Sultan dan Adipati kepada hukum internal Kesultanan dan Kadipaten. Sedangkan menurut kepemimpinan dan Kepemimpinan dalam islam tidak ada yang spesifik melarang perempuan menjadi pemimpin.

Statistic

Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.

Item Type:	Thesis (Masters)
Creators:	Creators Email NIM Nisvi, Dwi Sakiya nisvidwisakiya@gmail.com 02040420006
Contributors:	Contribution Name Email NIDN Thesis advisor Farida, Anis -- 197208062014112001 Thesis advisor Yahya, Khoirul khoirul_yahya09@yahoo.com 2006027202
Subjects:	Hukum Hukum > Hukum Pidana Islam Hukum > Hukum Tata Negara
Keywords:	Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 88/PUU-XIV/2016; Kepemimpinan perempuan; Kontruksi Hukum
Divisions:	Program Magister > Hukum Tata Negara Islam
Depositing User:	Dwi sakiya nisvi
Date Deposited:	01 Jul 2022 01:27
Last Modified:	01 Jul 2022 01:27
URI:	http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/53702

Actions (login required)

View Item