Analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan (pasal 65) terhadap praktik jual beli produk Oriflame di aplikasi Shopee

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Oktavia, Risma (2022) Analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan (pasal 65) terhadap praktik jual beli produk Oriflame di aplikasi Shopee. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Risma Oktavia_C72218096.pdf
Download (2MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis untuk mendapatkan kesimpulan tentang praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee. Praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee sebenarnya sama halnya dengan jual beli barang yang lain yang ada di aplikasi shopee, yaitu pembeli melakukan pemesanan produk terlebih dulu ke penjual melalui aplikasi shopee kemudian penjual menyerahkan objek jual beli setelah pembeli melakukan pembayaran, dengan menggunakan metode pembayaran shopeepay dan COD. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik jual beli produk oriflame di aplikasi shopee dalam hukum Islam yaitu akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli tersebut adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sedangkan menurut undang-undang hal tersebut tidak sah karena termasuk perbuatan yang melanggar hukum dan mengandung unsur pidana, karena tidak memenuhi persyaratan yaitu mengenai data dan atau/informasi yang sudah dijelaskan dan disebutkan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka pihak yang berkaitan dengan masalah jual beli produk oriflame di aplikasi shopee disarankan; Pertama, hendaknya pihak penjual melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hendaknya para pembeli dapat membedakan antara hal yang baik dan hal yang tidak baik dan lebih selektif lagi dalam memilih produk yang akan dibeli. Ketiga, hendaknya pemerintah dan pihak-pihak yang terkait secara terus menerus melakukan pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan secara offline maupun transaksi yang dilakukan secara online dengan tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.