Tinjauan fiqh siyasah terhadap setifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 39 Tahun 2021

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Utami, Shela Hendrika (2022) Tinjauan fiqh siyasah terhadap setifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat dalam Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 39 Tahun 2021. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Shela Hendrika Utami_C04218030.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siya>sah Terhadap Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021”. Ini adalah hasil penelitian normatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana Pelaksanaan Progam Sertifikat Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021, 2) Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Program Vaksin Sebagai Penunjang Kegiatan Masyarakat Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021?Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan yang mana bersumber dari jurnal, buku dan juga artikel. Dimana data ini dihimpun melalui kajian teks (text reading) dan pembaca dimana selanjutnya dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif analisis.Hasil penelitian ini pertama, menunjukkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri mengenai sertifikat vaksin dijadikan sebagai penunjang kegiatan masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri dalam negeri sebagai tugas membantu pemerintah (khalifah) dan memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan dimana pemerintah dapat mengeluarkan sebuah peraturan dalam keadaan darurat pandemi Covid-19 seperti saat ini. Sehingga masyarakat diharapkan patuh untuk melakukan vaksinasi guna memiliki sertifikat vaksin sebagai persyarat melakukan perjalanan. Kedua, dalam fiqh siyasah dusturiyyah yaitu dengan menggunakan teori wazir al-tanfidz yang mana dinilai sudah benar karena wazir itu sendiri bertugas membantu khalifah dalam bidang pemerintahan yang hampir sama dengan peran seorang Menteri pada zaman sekarang. Bila dilihat dari pembentukan menteri itu sendiri yang diangkat langsung ditunjuk langsung oleh presiden dan berkedudukan dibawah presiden atau pemerintahan sesuai dengan wazir al-tanfidzSejalan dengan kesimpulan yang ada diatas maka dibutuhkan kerjasama masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah menjadikan sertifikat vaksin sebagai penunjang kegiatan masyarakat untuk melakukan perjalanan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2021 guna mewujudkan salah satu langkah penanganan dan penanggulangan pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia.