Analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah atas pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 0146/pdt.p/2014/pa.bl di pengadilan agama Blitar

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Safitri, Lely Dewi (2022) Analisis yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah atas pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 0146/pdt.p/2014/pa.bl di pengadilan agama Blitar. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Lely Dewi Safitri_C71218069.pdf
Download (1MB)

Abstract

Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah Atas Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 0146/Pdt.P/2014/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar” merupakan penelitian pustaka dengan tujuan memberi jawaban mengenai pertanyaan bagaimana pertimbangan hukum putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait penolakan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL. Data penelitian dikumpulkan menggunakan teknik dokumenter melalui salinan penetapan Pengadilan Agama Blitar nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL serta didukung oleh literatur yang relevan. Selanjutnya dianalisis dengan metode analisis kualitatif, sehingga data yang dihasilkan berupa normatif deskriptif dengan pola pikir induktif. Adapun skripsi ini memuat dua hasil. Pertama, terkait pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Blitar dalam putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL tentang penolakan hakim dalam permohonan dispensasi nikah karena anak pemohon dengan calon suami anak pemohon tidak mematuhi perintah hakim supaya tidak tinggal serumah dulu sebelum adanya akad nikah yang sah. Kedua, apabila dianalisis secara yuridis terhadap pertimbangan hukum penolakan dispensasi nikah ditinjau dari putusan nomor 0146/Pdt.P/2014/PA.BL terkait permohonan yang diajukan pemohon dapat dikabulkan dengan dipaparkan alasan yang selaras, dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam tidak melarang pernikahan untuk wanita hamil diluar nikah, hal ini dapat dijadikan rujukan bagi hakm Pengadilan Agama Blitar dalam menangani perkara dispensasi nikah, karena anak berhak mendapatkan identitas berupa akta kelahiran yang digunakan sebagai bukti kelahirannya seperti yang dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan agar dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak memperhatikan aspek formal saja. Tetapi juga memperhatikan tiga tujuan dari suatu hukum, agar menghasilkan suatu keputusan yang adil dan menguntungkan bagi pemohon, untuk mencegah terjadinya ketidakadilan yang menimbulkan kerugian bagi calon pengantin dan anak yang dikandungnya.