Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nurfaida, Afifah Putri (2022) Analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik pribadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Afifah Putri Nurfaida_C02218004 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Tanah Milik Pribadi di Kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes” menjawab rumusan maslah di antaranya (1) Bagaimana mekanisme sewa menyewa tanah milik pribadi di kelurahan Karangpoh Kecamatan Tandes? (2) Bagaimana pelaksanaan kompensasi sewa menyewa tanah akibat wanprestasi di kelurahan karangpoh kecamatan tandes? dan (3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sewa menyewa tanah milik pribadi di kelurahan karangpoh kecamatan tandes? Metode penulisan yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data primer yang diigunakan penulis adalah hasil wawancara bersama Bu Marpuah dan Pak Arif. Sedangkan data sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum ekonomi Islam yang membahas tentang permasalahan sewa menyewa menurut hukum Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode wawancara (interview) dan dokumentasi (documentation). Sedangkan untuk Teknik analisis data yang digunakan oleh Penulis ialah strategi deskriptif kualitatif dan strategi verifikasi kualitatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa: menurut teori ija>rah, praktik sewa menyewa lahan milik pribadi di kelurahan karangpoh kecamatan tandes dinyatakan tidak sah karena pada salah satu syarat sewa tidak terpenuhi yaitu manfaat objek yang harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 praktik sewa menyewa ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan. Karena dalam prakteknya terdapat adanya kecacatan dalam akadnya. Kecacatan tersebut ialah dinilai tidak sesuai dengan rukun dan syarat ija>rah, yaitu pada manfaat objek sewa. Pihak kedua mengalihkan fungsi objek sewa yang semula hendak membangun rumah hunian berubah menjadi rumah kost tanpa meminta izin ke pihak pertama. Sehingga mengakibatkan adanya denda dalam sewa menyewa ini, pihak pertama meminta pihak kedua untuk membayar kompensasi sebesar Rp. 2.000.000. Saran bagi pihak yang melaukan praktik sewa menyewa lahan milik pribadi yaitu Pak Arif selaku penyewa untuk melakukan hal yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati di awal akad. Sehingga tidak akan menimbulkan perselisihan atau kesalah pahaman antara pemilik lahan dengan penyewa lahan dan juga tidak ada pihak yang dirugikan.