Analisis hukum islam dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik E-money dalam Aplikasi Nujek

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Rahayu, Ria Dwi (2022) Analisis hukum islam dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap Praktik E-money dalam Aplikasi Nujek. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ria Dwi Rahayu_C72218094.pdf
Download (2MB)

Abstract

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Praktik E-money dalam Aplikasi Nujek” yang berangkat dari rumusan masalah yaitu bagaimana praktik e-money dalam aplikasi Nujek dan bagaimana analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap e-money dalam aplikasi Nujek.Skripsi ini berjenis penelitian field research yang dimana peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.Dari hasil penelitian peneliti menyimpulkan: (1) Dalam aplikasi Nujek menyediakan transaksi layanan NU-Ride, NU-Taxi, NU-Cargo, NU-Food, NU-Mart, NU-Serv, di dalam transaksi Nujek menyediakan dua metode pembayaran yaitu tunai dan non tunai (NuCash). Pengguna dapat menggunakan NuCash dengan melakukan top-up, namun pada praktiknya saldo NuCash yang telah terisi mengalami system error yang membuat saldo didalamnya tidak dapat dipergunakan dan tidak dapat dipindahkan ke dalam rekening (terjebak). (2) Praktik transaksi top-up NuCash dalam aplikasi Nujek sebenarnya tidak dilarang menurut hukum Islam, namun dengan adanya system error yang membuat dana e-money pengguna yang telah di top-up tidak dapat digunakan dan tidak adanya solusi dari pihak Nujek, namun Nujek akan memperbaiki terkait sistem error tersebut dalam waktu yang tidak dijelaskan dan pertanggung jawaban yang membuat transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut rukun dan syarat jual beli as-sarf karena adanya syarat jual beli as-sarf yang tidak terpenuhi yaitu terhindar dari hak khiyar syarat serta pembayaran objek secara langsung atau kontan tidak boleh ada penundaan dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 praktik transkasi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 4 huruf a, c, d dan h serta Pasal 7 huruf a, b, serta f dan Pasal 19 ayat 1 sampai 3.Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada: pihak penjual (Nujek) lebih bertanggung jawab atas aplikasi yang dibuatnya serta memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna yang mengalami kesulitan serta kerugian atas permasalahan yang terjadi akibat aplikasi tersebut dan kepada pihak pembeli (pengguna) diharapkan lebih selektif dalam memilih e-wallet yang terpercaya serta harus paham akan hak dan kewajiban yang harus diperoleh agar dapat mendapatkan apa yang telah dikeluarkan untuk mengooperasikan aplikasi Nujek.