Penggunaan Kartu E-TollDalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Ningrat, Dana (2022) Penggunaan Kartu E-TollDalam Tinjauan Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Dana Ningrat_C92218120.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dokumentasi berupa literatur yang berhubungan, seperti kartu e-toll, buku- buku yang ditulis oleh ahli hukum, artikel, skripsi, tesis, hingga jurnal-jurnal hukum, serta internet. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu mengumpulkan data tentang penggunaan kartu e-toll serta perlindungan konsumennya kemudian dianalisis menurut prespektif Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hasil dari analisis data dituangkan dalam bentuk deskriptif.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Bank penerbit kartu e-toll (BCA, BRI, Mandiri) menerapkan klausula baku yang telah ditetapkan sepihak. Isi dari perjanjian tersebut adalah syarat dan ketentuan penggunaan kartu. Dimana di dalamnya menyebutkan bahwa “jika terjadi kehilangan diluar tanggung jawab penerbit”. Dengan adanya kalusula tersebut, konsumen merasa dirugikan karena yang kehilangan hanya fisik kartu bukan saldo, namun saldo tidak dapat kembali apabila kartu hilang serta tidak dapat dilakukan pemblokiran oleh pihak penerbit. Dalam Fatwa MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan bahwa jika terjadi kehilangan kartu maka jumlah uang yang terdapat dalam penerbit tidak boleh hilang. Namun dalam Fatwa juga menjelaskan mengenai penyelesaian masalah, dapat dilakukan berdasarkan syariah serta perundang-undangan yang berlaku. Akad yang dilakukan pada transaksi e-toll dapat disamakan dengan akad wadi’ah yad amanah, dimana pihak penerbit tidak bertanggung jawab jika terjadi kehilangan kartu. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas resiko yang mungkin terjadi, namun tidak dapat diterapkan pada kartu e-toll. Sebagaimana klausula yang telah ditetapkan dalam peraturan penerbit kartu e-toll, bahwa pihak penerbit tidak bertanggung jawab atas resiko yang terjadi. Pada akhir penulisan skripsi, penulis menyarankan kepada pihak penerbit untuk mencantumkan identitas konsumen pada kartu e-toll. Sehingga apabila terjadi kehilangan kartu e-toll dapat dipertanggung jawabkan dengan melakukan pemblokiran kartu atau pengembalian dana yang terdapat pada kartu. Serta kepada pemilik kartu e-toll untuk menjaga kartu dengan hati-hati agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, karena itu pemilik kartu juga harus memahami peraturan yang telah dibuat oleh penerbit.