Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang: studi analisis putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Zamzami, Muhammad (2022) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana perdagangan orang: studi analisis putusan pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Zamzami_ C03217113.pdf
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), yakni berupa teknik menelaah putusan dengan kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data yang dikumpulkan adalah data-data yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, baik berupa sumber hukum primer maupun sumber huku sekunder. Setelah data terkumpul dilakukan penelitian kembalai terkait kesesuaian data dengan topik permasalahan, kemudian data disusun secara sistematis lalu dilakukan analisis deskriptif dengan pola pikir dedukatif.Setelah Hakim memeriksa semua bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum, dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta hal yang meringankan dan memberatkan. Dalam putusan No. 1124/Pid.Sus/2021/Pn.Sby, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa terdakwa terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana perdagangan orang sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberrantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana perdagangan orang termasuk ke dalam kakzategori tindak pidana ta’zir dikarenakan tidak adanya ketentuan sanksi jarimah yang disebutkan secara jelas dalam Al-Qur’an dan hadist. Bentuk sanksi terhadap pelaku tindak pidana diserahkan kepada ulil ‘amri dengan memperhatikan aiat yang ditimbulkan dan dengan pertimbangan akal sehat agar kemaslahatan umat dapat terwujud. Sedangkan dalam hukum pidana positif, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dirasa kurang memperhatikan UU No. 21 Tahun 2007 sebagai acuan dalam pemberian hukuman tindak pidana perdagangan orang. Sebab, dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku maka akan memberikan rasa keadilan dan pencegahan orang lain agar tidak melakukan hal yang serupa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka disarankan kepada para penegak hukum di Indonesia khususnya para hakim diharapkan untuk lebih teliti kembali dalam memutuskan sebuah perka pidana kepada tersangka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.