This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fatdiand, Rangga Syauqi (2022) Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah terhadap Legalitas pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang ruang lingkup hukum jinayat. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
Text
Rangga Syauqi Fatdiand_C94217055 OK.pdf Download (2MB) |
|
Text
Rangga Syauqi Fatdiand_C94217055 Full.pdf Restricted to Repository staff only until 1 March 2027. Download (4MB) |
Abstract
Skripsi ini adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis dan Siyasah Dusturiyah terhadap pelaksanaan Pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ruang Lingkup Hukum Jinayat “ untuk menjawab dua pertanyaan yang telah ada maka terdapat dua rumusan masalah yang diambil yaitu : Bagaimana analisis Yuridis terhadap pelaksanaan pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang ruang lingkup Hukum Jinayat di Provinsi Aceh dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyyah terkait pelaksanaan Hukum Jinayat dalam Perda Qanun Provinsi Aceh. Data penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik library research berbasis kepada metode deduktif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang kongkrit mengenai legalitas yuridis pelaksanaan pasal 3 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ruang Lingkup Hukum Jinayat yang kemudian ditinjau dengan Siyasah Dusturiyah. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasanya penyelenggaraan Qanun hukum jinayat diprovinsi Aceh dilandasi oleh status otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dimana aturan ini menegaskan kemandirian dan keleluasaan Pemerintahan Aceh untuk mengelola daerahnya sendiri didalam wilayah kewenangannya sendiri yang selanjutnya memicu konsensi logis dimana upaya pembatalan Qanun melalui judicial review ke Mahkamah Agung sama dengan pencabutan hak atas kemandirian Aceh dalam penyelenggaraan syariat Islam didaerahnya. Pemberlakuan Qanun hukum jinayat di Aceh dalam tinjauan siyasah dusturiyah masuk kepada kajian as-sulthah at-tashri’iyah terkait kekuasaan legislatif Islam dalam hal pembentukan perundang-undangan dimana penyelenggaraan ini telah memenuhi aspek pembentukan undang-undang Islam dalam kamar ketatanegaraan islam modern, yaitu adanya khilafah berupa pemerintah yang berwenang untuk membentuk hukum, masyarakat islam yang akan menjalankannya, serta hukum yang berlandaskan kepada norma-norma syariat Islam. penyelenggaraan Qanun hukum Jinayat juga memenuhi aspek dari konsepsi ketatanegaraan Islam, dimana dalam prosesi pembentukan perundang-undangan khilafah haruslah memupukkan dua sumber, yaitu sumber legislasi islam yang berasal kepada syariat (al-Quran dan Hadist) dan sumber legislasi semasa. Selaras dengan hasil temuan diatas, penulis berharap sosialisasi terkait legalitas syariat Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan dalam bidang pendidikan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman terkait status syariat Islam dalam sistem hukum Indonesia sebab dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberikan wewenang bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk Qanun, menjadi momentum diakuinya syariat Islam sebagai bagian dari hukum nasional, baik dalam penyusunan materi hukum, maupun kelembagaan dan aparatur penegakan hukum.
Statistic
Downloads from over the past year. Other digital versions may also be available to download e.g. from the publisher's website.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creators: |
|
||||||||
Contributors: |
|
||||||||
Subjects: | Hukum Islam Hukum > Hukum Pidana Islam Hak Asasi Manusia |
||||||||
Keywords: | Qanun Hukum Jinayat | ||||||||
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Hukum Tata Negara Islam | ||||||||
Depositing User: | rangga fatdiand | ||||||||
Date Deposited: | 01 Mar 2024 08:35 | ||||||||
Last Modified: | 01 Mar 2024 08:35 | ||||||||
URI: | http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/54572 |
Actions (login required)
View Item |