Analisis hukum islam dan fatwa Dsn no. 25/Dsn-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Haq, Much Helmi Arinal (2022) Analisis hukum islam dan fatwa Dsn no. 25/Dsn-MUI/III/2002 terhadap praktik gadai sawah di Desa Sadeh Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Much Helmi Arinal Haq_C02218024.pdf
Download (1MB)

Abstract

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya melakukan analisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu dengan menjabarkan ketentuan secara umum menganai praktik gadai sawah dengan barang jaminan yang dimanfaatkan oleh penerima gadai dianalisis dari sudut pandang ra>hn dan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002. Hasil penelitian menyimpulkan bawah, 1.Pada gadai sawah tersebut perjanjian dilakukan secara lisan tanpa adanya surat perjanjian bermatrai atau hitam diatas putih. Maka dapat dianalisis pada praktik tersebut tidak sesuai dengan praktik gadai secara umum dimana pihak penerima gadai tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan barang gadai tersebut tanpa adanya suatu perjanjian yang jelas dan hasil panen sepenuhnya merupakan milik pemilik gadai. Namun pihak penerima gadai malah menggambil hasil panen dilakukan dengan mengikuti kebiasaan pada desa Sadeh. 2. Pada rukun dan syarat rahn kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu dimasa depan. pada praktik gadai sawah tersebut terdapat beberapa kesepakatan yang merugikan kepada pemberi gadai yaitu barang yang dijadikan gadai dimanfaatkan oleh penerima gadai. Sedangkan dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pada praktik gadai sawah tersebut unsur ini tidak dapat terpenuhi dikarenakan barang yang dijadikan sebagai jaminan dimanfaatkan oleh penerima gadai sehingga pemberi gadai juga merasa dirugikan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan untuk praktik gadai sawah pemilik dan penerima barang gadai dapat mengikuti aturan yang telah sesuai dengan hukum Islam atau Fatwa DSN sehingga tidak akan terjadi kerugian diantara salah satu pihak, dalam pelaksaan gadai sawah tersebut lebih baik jika terdapat suatu perjanjian yang jelas dan telah disepakati oleh kedua bela pihak.