Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan pengadilan agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Nashr, Asa Alvin (2022) Analisis Yuridis dan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan pengadilan agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Asa Alvin Nashr_C91215108.pdf
Download (1MB)

Abstract

Metode penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian library research (studi pustaka), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan deduktif. Data primer yang digunakan adalah sumber data Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby. didapatkan dari website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Data yang didapatkan kemudian diolah melalui tahap: editing, sistemasi, dan deskripsi. Kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu, pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby ternyata hanya memenuhi syarat kumulatif saja tanpa melihat syarat alternatif. Sedangkan analisis yuridis tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby dianggap tidak sesuai dengan undang-undang karena Pemohon dianggap belum memenuhi syarat alternatif, hanya memenuhi syarat kumulatif saja. Sedangkan, kedua syarat tersebut harus keduanya terpenuhi agar menjadi keputusan yang sah dan tepat. Dalam hukum Islam tentang pertimbangan hukum dikabulkannya izin poligami dalam putusan Nomor 1062/Pdt.G/2019/Pa.Sby adalah tidak menyalahi aturan hukum Islam karena suami sudah berlaku adil sebagaimana dijelaskan dalam An-Nisa ayat 3. Semestinya hakim tidak semata-mata melihat kepada kepentingan syarat kumulatif tetapi juga diperhatikan syarat alternatif karena hal tersebut amanat undang-undang. Diharapkan untuk selanjutnya Majelis Hakim dapat meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam Undang-Undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga memberi ruang yang konkrit terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak, dan lebih teliti dan berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga poligami yang dimaksud tidak merusak norma-norma perkawinan yang sudah ada. Untuk para akademisi Islam agar memberi pengetahuan tentang poligami secara mendalam dan pengertian baik buruk poligami agar tidak terjadi masalah ketika hal itu terjadi. Dan agar tidak menimbulkan hal yang buruk bagi poligami.