Pembangunan infrastruktur Desa di Bungah Gresik menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqh siyasah

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fahlefi, Muhammad Rizal (2022) Pembangunan infrastruktur Desa di Bungah Gresik menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perspektif fiqh siyasah. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Muhammad Rizal Fahlefi_C04218023 OK.pdf
Download (2MB)

Abstract

Pembangunan Desa merupakan program negara dalam mewujudkan negara maju dimulai dari pinggiran atau desa. Oleh karenanya, pembangunan desa perlu regulasi yakni Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam setiap kegiatan pembangunan desa. Desa Bungah merupakan desa berkembang dan perlu banyak pembangunan. Diantaranya, prihal pembangunan infrastruktur. Untuk itu perlu diteliti dengan perspektif Siyasah. Hasil penelitian lapangan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana pembangunan infrastruktur desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di Bungah Gresik? 2) Bagaimana pembangunan infrastruktur desa di Bungah Gresik menurut Fiqh Siya>sah? Penelitian ini menggunakan metode (field research) untuk memperoleh data langsung dari lapangan. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori siyasah. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau peristiwa di lapangan. Selanjutnya dilakukan proses analisis menggunakan metode deduktif yakni pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik sebuah kesimpulan. Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam data lapangan dan teori siyasah sebagai sumber data primer, dan dengan menggunakan sumber buku jurnal dan Undang-Undang yang terkait sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini memberikan gambaran bahwa Pembangunan Infrastruktur Desa di Bungah Gresik belum berjalan dengan maksimal sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dikarenakan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pihak desa kurang adanya koordinasi dengan warga masyarakat sedangkan dalam konteks Fiqh Siya>sah Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa mempunyai beberapa prsinsip dan tujuan yang pada intinya pembangunan harus mementingkan kemaslahatan umum dan meningkan kesejahteraan masyarakat. Saran peneliti mengharapkan perlu adanya kesadaran dan pemahaman dari berbagai elemen terutama kepala desa sebagai pemimpin rakyat beserta perangkatnya dan meningatkan keterampilan mengelola desa agar desa sesusai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Masyarakat Desa Bungah seharusnya turut serta dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan agar mereka semua mengetahui keperluan dan kemaslahatan yang bertujuan untuk berkembangnya masyarakat.