Analisis Fiqh Siyasah terhadap penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Azizah, Ifa Nur (2022) Analisis Fiqh Siyasah terhadap penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Ifa Nur Azizah _C74218045 ok.pdf
Download (3MB)

Abstract

Skripsi ini merupakan penelitian yang di lakukan di lapangan dengan judul “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, pertama bagaimana pelaksanaan program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan? Kedua tentang bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan? Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kradenanrejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti menganalis dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah: 1.Realita Pelaksanaan Program PKH di Desa Kradenanrejo masih memiliki kendala, pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk mendata, mengawasi dan berkordinasi dengan pendamping PKH, baik koordinasi terkait data penduduk miskin dan juga masalah yang timbul terkait kurang tepat sasarannya penerima manfaat dari program PKH sesuai dengan Peraturan menteri sosial Nomor 1 Tahun 2018 pasal 3 dan pendamping desa ini sebagai pelaksana harus menjalankan tugas sesuai dengan pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan PKH daerah terdiri dari pelaksana PKH Kecamatan yang tugasnya dijelaskan dalam pasal 31 ayat (5) dimana harus bertanggung jawab dalam penyedian informasi dan sosialisasi PKH di kelurahan/ Desa/nama lain, melakukan kegiatan pendampingan PKH di kelurahan/desa/nama lain, memastikan pelaksanaan PKH sesuai dengan rencana, menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan PKH, membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH. 2. Dalam presfektif fiqih siyasah menyatakan bahwa Program PKH di Desa Kradenanrejo ini belum sesuai dengan fiqih siyasah dusturiyah bidang Tanfidiyah tentang hak dari rakyat. Program PKH di Desa Kradenanrejo ini masih belum tepat sasaran, padahal program PKH ini sudah diatur dalam Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tujuanya adalah untuk kesejahteraan yang sesuai dengan hak serata keadilan untuk seluruh masyarakat miskin sesuai dengan komponen PKH. Hendaknya Pemerintah desa bekerja sama dengan pendamping PKH untuk menetapkan masyarakat yang akan menerima manfaat dari PKH, agar sesuai dengan tujuan.