Tinjauan yuridis terhadap pasien Rumah Sakit PMC Jombang yang ditelantarkan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam: analisis kasus di Polres Jombang Jawa Timur

This item is published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Herawati, Artika Martiati (2021) Tinjauan yuridis terhadap pasien Rumah Sakit PMC Jombang yang ditelantarkan dalam perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam: analisis kasus di Polres Jombang Jawa Timur. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

Text
Artika Martiati Herawati_C93217076.pdf
Download (3MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum penelantaran pasien oleh rumah sakit PMC (Pelengkap Medical Center) Jombang dalam prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini mengkaji dan meneliti dengan menggunakan penelitian lapangan atau disebut dengan Field Research untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana prespektif hukum positif dan hukum pidana islam terhadap pasien rumah sakit akibat ditelantarkan. Yang mana data dari penelitian ini di peroleh dari observasi atau melakukan wawancara dengan pihak yang terkait dalam permasalahan dimasyarakat, kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif dan menggnakan pola fikir induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis dengan prespektif hukum positif dan hukum pidana islam. Hasil penelitian menyatakan bahwa tindak pidana penelantaran atau suatu tindakan tanpa pertolongan medis, dalam hukum pidana tertuang di dalam pasal 304 KUHP yang melarang adanya penelantaran. Sedangkan dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan terdapat pada Bab XX pasal 190 ayat (2). Untuk pelaku yang melakukan penalantaran atau disebut dengan perbuatan pembiaran akan dikenai penegakan hukum sesuai dengan pasal 304 KUHP dan bisa juga dikenai pasal 190 ayat (2). Sedangkan penegakan hukum bagi pelaku penalantaran dalam prespektif hukum pidana islam sanksi hukumanya adalah jarimah diat, namun apabila perbuatan tersebut diminta oleh pihak keluarga korban maka sanksi hukumanya yaitu takzir, dengan maksud untuk meringankan beban atau penderitaan sakit yang dirasakan oleh pasien, akan tetapi perbuatan sama halnya dengan pembunuhan semi sengaja karena kesalahan dan tetap dinyatakan bersalah, karena nyawa dari setiap manusia dilindungi dalam islam, maka untuk itu jarimah takzir sebagai bentuk penegakan hukum dalam perbuatanya. Sejalan dengan pemaparan diatas, diharapkan pemerintah lebih memperhatikan dalam membuat substansi hukum di Indonesia guna tercapainya penegakan hukum yang tegas dan memiliki kepastian hukum. Perlu diperhatikan pasal-pasal yang berkaitan dengan lingkup bidang kesehatan terlebih dalam pasal yang berkaitan dengan hak pasien di rumah sakit. Pasal-pasal yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di rasa kurang memberikan kepastian hukum untuk korban dalam perbuatan euthanasia pasif. Sehingga kedudukan perlu adanya perbaikan kembali dengan melihat keadaan yang ada.